Kebijakan Pertanahan, Tugas dan Permasalahannya

Oleh Muh. Jam’u

Tanah meneurut etimologinya berasal dari bahasa Yunani pedon, bahasa Latin Solum yang berarti bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organic. Selain itu, tanah juga kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan palnet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman sebagai tempat makhluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya.

Bacaan Lainnya

Tanah mempunyai sifat yang mudah dipengaruhi oleh iklim, serta jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tanah (soil) adalah lapisan yang menenpati bagian atas kulit bumi yang terdiri dari benda padat (bahan anorganik dan organic) seta air dan udara tanah.

Pertanahan (tanah) adalah sesuatu kebutuhan yang pokok dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya, manusia selalu berkaitan dengan tanah, mulai dari tanah untuk tempat tinggalnya, tempat usahanya, hingga sampai ujung kehidupannya di dunia (kubur/pemakaman) selalu berkaitan dengan pertanahan. 

Konflik Permasalahan Tanah 

Disebabkan oleh alasan tersebut, tanah menjadi suatu hal yang sangat berharga dan penting bagi manusia, sehingga sering menyebabkan perselisihan dan pertikaian antar sesama manusia, bahkan antara keluarga sering menyebabkan perpecahan karena masalah pertanahan ini. Lebih kompleks lagi, pertikaian pertanahan ini juga bisa terjadi antara negara-negara yang saling berbatasan.

Dalam menanggapi berbagai persoalan di atas, perlu adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas serta memiliki kekuatan dan payung hukum yang kuat untuk mengatur mengenai pertanahan ini. Oleh karena itulah, banyak negara yang memiliki  badan atau lembaga yang mengatur mengenai pertanahan dalam negaranya, mengingat tanah adalah sesuatu yang penting dan kompleks dalam kehidupan manusia.

Disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam pertanahan ini, maka untuk membahas dan menelusuri berbagai hal mengenai pertanahan dan bagaimana solusi dan penyelesaian permasalah dalam pertanahan tersebut.

Di Indonesia, masalah pertanahan diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun menurut UUPA, ada beberapa sudut pandang dan pengertian mengenai tanah, yaitu:

Permukaan Bumi dan Ruang, Sumber daya ekonomi, Perekat NKRI, Penstimulasi kondisi kebersamaan / harmonis, Pembangun sistem kemasyarakatan non diskriminasi, Pengaman kepastian kepentingan pribadi , Aset tidak bergerak bersifat unik yang sistem administrasinya bukan tata usaha layanan publik biasa.

Bahwa sehubungan pembahasan tanah ini pada prisipnya menyangkut aspek aspek yang sangat luas diantaranya:

Permukaan Bumi dan Ruang

Tanah sama dengan permukaan bumi adalah karuniatuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 2 Jo Pasal 4 ayat 1), diartikan sama dengan RUANG pada saat menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air di bawahnya dan ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas – batas menurut undang – undang ini dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi. 

Aspek Spiritual /Megis

Berpijak pada sifat materi sebagai unsur pembentuk alam semesta, Tanah Mempunyai Sifat Magis, mengandung semua unsur alam semesta, merupakan komponen tubuh fisik makhluk hidup, miniatur dari alam semesta (MIKRO KOSMOS), ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus dipelihara atau diusahakan dengan ketekunan, saling menghargai, ketulusan, kejujuran dan keharmonisan supaya tanah, alam semesta dan manusia bersahabat dengan rukun, harmonis dan saling menguntungkan dalam satu kesatuan ekosistem bukan saling merugikan.

Mereka bertiga dalam satu kesatuan ekosistem tidak luput dari evolusi waktu dengan segala perubahan – perubahan yang bersifat alamiah dan gejolak / revolusioner. Perubahan – perubahan dapat terjadi membuat diantara mereka “tersiksa” karena proses perubahan revolusioner, yang membuat “kaget” satu sama lain, sebagai proses kalibrasi pada saat ketidakharmonisan terjadi. 

Asepek Yuridis

Atas dasar sifat magis dari tanah, maka sifat, adat dan budaya masyarakat telah diakomodasikan dalam peraturan perundangan pertanahan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 dan 5 UUPA :

Pasal (3)

Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat (di dalam perpustakaan adat disebut “beschikkingsrecht), sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal (5)

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan – peraturan yang tercantum dalam undang – undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama.

Aspek Ekonomi

Oleh karena  bumi tidak pernah bertambah besar, kecuali semakin tua mengikuti perubahan waktu, maka tanah atau permukaan bumi merupakan barang terbatas, sumber daya yang bernilai ekonomis paling strategis, langka dan semakin langka karena manusia selalu bertambah jumlah dan nafsunya, sementara tanah tidak bertambah atau tidak diperbaharui, bahkan bertambah tua / lumpuh / karena proses waktu sekalipun tidak digunakan.

Dari segi persediaan (supply), tanah merupakan barang langka sehingga memiliki fluktuasi ekonomis yang tidak normal, oleh karenanya manusia rela berperang memperebutkannya, sejalan dengan pepatah jawa “sedumuk bathuk senyari bumi den lakoni taker pati”.

Sumber – sumber agraria adalah bumi (permukaannya disebut TANAH), air (air permukaan, air bawah tanah, air laut) dan, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya (tambang) dengan kata lain diantara TANAH, AIR, RUANG ANGKASA dan TAMBANG maka TANAH yang memiliki nilai paling strategis karena TAMBANG, AIR dan RUANG ANGKASA semua terikat dan melekat pada TANAH.

Karena bumi tidak luput oleh pengaruh waktu, bahwa degradasi bumi tetap terjadi walaupun dibiarkan tidak dieksploitasi, maka apalagi dieksploitasi wajib bagi siapa saja menjaga kesuburannya serta mencegah kerusakannya agar tanah dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. (Pasal 15)

Demikian langkanya tanah tersebut karena tidak akan pernah bertambah luas permukaan bumi itu, maka penguasaan tanah pertanian milik pribadi mutlak dibatasi luasannya, sedangkan untuk tanah non pertanian dibatasi jumlah bidangnya agar pihak lain memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses tanah.

Aspek Kultur & Strategi

Seorang rela mati bila tanahnya diklaim atau diduduki orang lain. Suatu bangsa perang berkepanjangan karena perebutan teritorial. Semakin dewasa paham demokrasi, semakin “cerdik” strategi memperluas teritorial. Ingat kasus pulau Nipah pulau terluar NKRI yang berbatas dengan Singapura, membuat batas Singapura meluas ke arah NKRI karena penambangan golongan C pasir laut membuat pulau tersebut tenggelam hanya demi kepentingan lokal atau sesaat. Begitu mengerikan dampak terhadap keutuhan NKRI bila urusan pertanahan diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah.

Secara tegas UUPA menyatakan sifat Nasional urusan pertanahan sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA, dan kalaupun terjadi pembagian kewenangan pemerintahan demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraannya, wewenang mengatur yang bersumber dari hak menguasai dari Negara berdasarkan Pasal 2 UUPA maksimum dapat dikuasakan atau medebewind (bukan diserahkan / bukan diotonomikan) kepada Daerah dan masyarakat – masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. 

Kesimpulan

Pertanahan merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Segala aspek dari kehidupan manusia, dari lahir hingga wafat selalu berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu, Pemerintah menyadari akan vitalnya fungsi dan kegunaan dari tanah dan membuat aturan dan payung hukum yang jelas mengenai pertanahan. Aturan ini dibuat pemeintah untuk memperjelas mengenai segala hal menyangkut pertanahan dan menghindari terjadinya perselisihan dan pertikaian yang disebabkan oleh pertanahan. Adapun hukum yang dibuat pemerintah untuk pertanahan tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menyingkapi setiap permasalahan pertanahan kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu tanah tersebut termasuk hak atas tanah apa, serta siapa subyeknya. Proses identifikasi itu penting, karena memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pada masing-masing Hak Atas Tanah. Hal ini tentunya berguna untuk dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.

Segala hal menyangkut pertanahan seringkali berujung pada perselisihan dan kasus hukum di pengadilan. Tidak jarang permasalahan juga merusak hubungan harmonis antara umat manusia, bahkan sampai merusak hubungan keluarga. Hal ini perlu disadari oleh semua pihak bahwa tanah memang sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat besar bagi manusia, tetapi alangkah baiknya bila disadari bahwa perlu diambil suatu tindakan yang bijaksana agar jangan sampai terjadi disintegrasi atau konflik horizontal karena gagal faham dalam penaganan permasalahan pertanahan tersebut.  (RED)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *