KPK Jaga Marwah Indevendensi? KPU Coret BW dan ICW Jadi Panelis Debat Pilpres

PIMPINAN KPK foto bareng Presiden Joko Widodo

Jakarta, (JAI). – KPK diminta pihak KPU menjadi panelis di debat Pilpres 2019, dan turut aktif dalam penyusunan materi untuk debat Pilpres 2019. Namun tentang keinginan KPU yang meminta perwakilan sebagai panelis, KPK masih pikir-pikir. KPK belum menentukan siapa yang menjadi perwakilan sebagai panelis debat Pilpres 2019. KPK mempertimbangkan persoalan independensi lembaga yang diatur undang-undang.

Diketahui sebelumnya, KPU telah menentukan 7 dari 8 nama panelis dalam debat pertama yang akan digelar 17 Januari 2019, di antaranya Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo. KPU mencoret nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dari daftar panelis debat capres-cawapres pertama pada Pemilu 2019.

Bacaan Lainnya

Pengurangan panelis debat itu sudah disepakati kubu Jokowi dan kubu Prabowo Subianto. “Ada dua nama (dibatalkan), yakni Pak Adnan dan Pak Bambang Widjojanto,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dimintai konfirmasi, Jumat (4/1/2019).

Wahyu mengatakan pengurangan panelis dalam debat ini merupakan hasil kesepakatan masing-masing timses. Keputusan dibatalkannya nama Bambang dan Adnan merupakan hasil rembukan kubu Jokowi dengan kubu Prabowo. “Masing-masing itu, diusulkan oleh paslon 01 dan 02. La paslon 01 dan 02 pada rapat tadi memutuskan untuk mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri. Nah, yang dikurangi adalah pak Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo, begitu,” tuturnya.

Wahyu mengatakan hanya dua nama yang batal menjadi panelis. Sedangkan lima nama lainnya tetap menjadi panelis dalam debat Pilpres 2019. Kelima panelis itu adalah pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti, serta ahli hukum tata negara Margarito Kamis. “Semuanya masih, hanya dikurangi dua orang itu saja,” ujar Wahyu.

KPK Belum Tentu Jadi Panelis

KPK akan terlibat aktif dalam penyusunan materi untuk debat Pilpres 2019. Namun tentang keinginan KPU yang meminta perwakilan sebagai panelis, KPK masih pikir-pikir. “KPK memutuskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri oleh para panelis, pakar atau ahli yang diundang oleh KPU,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).

Dalam pembahasan itu, KPK akan menyampaikan poin krusial yang harus dimintakan pendapatnya pada para pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Meski begitu, KPK belum memutuskan keterlibatan sebagai panelis dengan alasan independensi. “Masih kami pertimbangkan dengan melihat aspek risiko independensi kelembagaan dan posisi sebagai institusi penegak hukum,” imbuhnya.

KPK sebelumnya juga telah menyampaikan 10 poin krusial yang harus dibahas oleh para capres-cawapres antara lain perubahan UU Tipikor, perbaikan sistem penggajian hingga rasionalisasi kelembagaan pemerintah. Terkait debat, KPU sudah menentukan 7 dari 8 nama panelis dalam debat pertama, yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Mereka yaitu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana; mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik; pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti; mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto; Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo; serta ahli hukum tata negara Margarito Kamis.

Jaga Marwah Independensi

KPK mempertimbangkan persoalan independensi lembaga yang diatur undang-undang. “Kami masih membahas secara internal apakah akan bersedia menjadi panelis atau dari aspek substansi cukup memberikan sejumlah saran materi tentang pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK yang akan dibahas tanpa dihadiri secara langsung oleh pimpinan KPK. KPK juga perlu mempertimbangkan sejauh mana risiko independensi KPK sebagaimana diatur di UU Nomor 30 Tahun 2002, ,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (3/1/2018).

Febri menyebut ada 10 poin yang penting dibahas dua pasangan capres-cawapres terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi melalui perubahan UU Tipikor sesuai dengan standar internasional atau UNCAC yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Poin kedua, strategi pemberantasan korupsi dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum. Ketiga, soal maraknya korupsi perizinan, khususnya perizinan sumber daya alam. “Keempat, bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan Bea-Cukai, royalti tambang, hutan, kebun, perikanan. Kelima, fenomena korupsi pada pengadaan infrastruktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah,” ujar Febri.

Korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial serta korupsi untuk pengisian jabatan promosi-mutasi di kementerian/lembaga dan pemda menjadi poin keenam yang diminta KPK untuk dibahas. Poin ketujuh adalah perbaikan sistem penggajian yang rasional dan tunggal untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri.

“Kedelapan, pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai. Kesembilan, dukungan secara institusional terhadap KPK untuk memperkuat kantor regional KPK dan kesepuluh ialah rasionalisasi kelembagaan pemerintah yang tumpang-tindih,” tuturnya.

Menurut Febri, jika 10 poin itu masuk pembahasan, ada-tidaknya panelis dari KPK tak akan jadi masalah. Hasil pembahasan internal soal apakah KPK mengirimkan perwakilan sebagai panelis debat pilpres akan segera dikirimkan ke KPU.

Sementara itu, KPU sudah menentukan 7 dari 8 nama panelis dalam debat pertama, yang akan digelar pada 17 Januari 2019, yaitu pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana; mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik; serta pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Bivitri Susanti.

Kemudian mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto; Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo; serta ahli hukum tata negara, Margarito Kamis. Surat permintaan panelis dari KPU sudah diterima KPK. (7o3Rn4L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *