Hak Aspirasi Politik Perempuan

JURNAL AKTUALINDO.- Keprihatinan terhadap kondisi kaum perempuan dalam memperjuangkan dan memenuhi hak-hak perempuan, tidaklah luput dari anggapan bahwa kondisi perempuan di Indonesia sangatlah tidak seimbang dalam hal pemenuhan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia.

Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki yang duduk dikursi parlemen untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah publik yang mana tentunya mereka kurang peka terhadap kondisi dari perempuan Indonesia tersebut yang sebenarnya amat krusial. Sehingga hal ini membuat perempuan Indonesia kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal kebijakan.

Bacaan Lainnya

Selain itu perhatian terhadap kehadiran kaum perempuan di dalam panggung politik, diwarnai paling sedikit oleh dua pandangan. Pertama, berkaitan dengan masalah keadilan. Tergambar dengan jelas bahwa sisa-sisa ketidaksamaan derajat antara pria dan wanita yang merupakan warisan dari masa kolonialisme telah menjangkiti masyarakat Indonesia.

Usaha untuk menghilangkan ketimpangan yang didasarkan pada jenis kelamin ini secara umum diartikan sebagai peningkatan keikutsertaan perempuan di segala bidang kegiatan, termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan politik maupun administrasi pemerintahan.

Pandangan kedua yang berkaitan dengan masalah yang secara umum dapat disebut “efektivitas”. Seharusnya suatu Negara tidak menyia-nyiakan bakat dan potensi kaum perempuan bagi usaha untuk menciptakan suatu pemerintahan, dan mengembangkan suatu system administrasi dan perekonomian yang mampu bersaing.

Dari sisi lain, dapat dipastikan bahwa kebijakan yang efektif, misalnya dalam pembangunan ekonomi, akan lebih banyak dilandasi proses pengambilan keputusan yang mengikutserakan kaum laki-laki maupun kaum hawa.

Apabila hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan kaum perempuan dalam menduduki posisi penting di pemerintahan dan kedudukan politik lainnya, hampir pasti menghasilkan kondisi dan aspirasi yang tidak sepadan dengan setengah dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir sebagian penduduknya adalah kaum perempuan.

Tentu hal inilah salah satu penyebab ketertinggalan kaum perempuan dalam ikut berkarya mengukir kemajuan bangsa baik dibidang kesejahteraan masyarakatnya maupun dalam bidang keterlibtan perempuan dalam hal pembangunan.

Semakin kompleksnya permasalahan perempuan, menuntut perempuan untuk ikut andil duduk diparlemen dengan anggota legislative lainnya membahas dan mencari solusi atas kompleksnya permasalahan perempuan sendiri.

Sehingga apa yang menjadi masalah kaum perempuan akan lebih mudah untuk diperjuangkan ketimbang yang membahasnya adalah kaum laki-laki, yang notabene mereka kurang mengerti akan kompleksnya masalah yang dihadapi perempuan sendiri.

Masalah lain yang ada dalam lingkup perempuan adalah ketika pemerintah memutuskan bahwa setiap partai harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen yang terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil), perlu diperkuat. Pasalnya, sesuai amanat Undang-Undang (UU), partai politik (parpol) harus memenuhi syarat tersebut apabila parpol ingin jadi peserta pemilu 2019.

Jika kita tarik garis lurus lebih jauh. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 12 tahun 2003 yang berisi keharusan memasukkan kuota 30 persen caleg perempuan. Sudah selayaknya partai politik mulai memikirkan akan kualitas dari caleg perempuan sendiri, supaya nantinya ketika duduk di parlemen sudah memiliki pengetahuan akan masalah perempuan yang krusial dan diharapkan dapat terus terakomodir dalam setiap pembuatan kebijakan yang berorientasi pada permasalahn perempuan di Indonesia.
Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara kita. Sebagaimana kita tahu, sudah sejak entah kapan politik menjadi ranah kehidupan yang amat “maskulin” dan didominasi laki-laki.

Kenapa ini terjadi, tentunya bukan karena perempuan selalu saja tak semampu laki-laki untuk mengurus berbagai hal terkait hajat hidup orang banyak. Tapi sederhananya, karena akses mereka untuk masuk ke sana memang terbatasi, terutama oleh kebiasaan yang cenderung kita terima begitu saja, bahwa segala urusan publik mesti ditangani laki-laki.

Cara pandang inilah yang seiring demokratisasi coba untuk dihilangkan. Perempuan bukanlah “warga kelas dua”; mereka pun punya hak dan kapabilitas untuk berpartisipasi dalam proses-proses bernegara.
Kita patut bangga dan menghargai perjuangan kaum perempuan di legislatif, para aktivis perempuan yang menginginkan semua pihak bersedia mendukung affirmative action ( tindakan keberpihakan) supaya kebijakan-kebijakan publik atau politik tidak bias gender tetapi justru akan mendinginkan suhu politik yang semakin hari kian memanas.

Dengan terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif ini akan menjadikan kaum perempuan semakin mudah memperjuangkan hak-haknya yang selama ini diremehkan kaum laki-laki. Tentu banyak persoalan lain yang menyangkut masalah keperempuanan yang selama ini belum digarap dengan tuntas, akan memungkinkan diselesaikan secara substansial dan serius.
Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu dengan pemberian kuota 30 persen maka kaum perempuan harus mulai berjuang melalui sarana-sarana yang ada.

Disini kaum perempuan harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktivitas dalam partai, sehingga keberadaannya dapat dipakai sebagai standar penilaian prestasi dan sekaligus sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sekedar belas kasihan kepada kaum perempuan.

Kurangnya Caleg perempuan yang berhasil duduk di kursi Parlemen menjadi penghambat berkembangnya negeri ini. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kepercayaan rakyat Indonesia untuk dipimpin oleh kaum wanita.

Karena banyak orang beranggapan, wanita adalah kaum yang lemah, tidak mampu berkerja keras, tidak sanggup memimpin banyak orang. Namun nyatanya tidak selamanya pernyataan diatas benar, sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang duduk di parlemen, yang telah berhasil membuktikan bahwa kaum perempuan sanggup menjadi sama seperti kaum laki-laki.
Kita memerlukan perempuan di parlemen tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitasnya. Seperti halnya Hadist Nabi, bukankah kita tahu bahwa Nabi Muhammad menegaskan dalam haditsnya “Perempuan itu tiang negara. Apabila baik perempuannya, maka baiklah negara tersebut. Manakala rusak perempuannya, maka rusaklah pula Negara itu”. (Dewi Indah Lestari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *