Heboh! Penangkapan Terpidana Kasus Korupsi Wisnu Wardhana di Surabaya

JURNAL AKTUALINDO.- Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana, ditangkap tim Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (9/1/2019) Wisnu Wardhana dihukum 6 tahun penjara atas perkara korupsi aset BUMD PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim pada 2003 lalu. Saat itu, dia menjabat Kepala Biro Aset, bawahan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang saat itu menjabat Direktur Utama.

kasus korupsi tersebut yang juga menggiring Dahlan Iskan ke meja hijau pada 2017 lalu. Dahlan dan Wisnu dianggap bertanggung jawab atas lepasnya aset PT PWU di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Negara disebut mengalami kerugian Rp 11 miliar karena kasus tersebut. April 2017, Wisnu divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Dia juga didenda Rp 200 juta serta uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar.

Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor, Wisnu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan divonis 1 tahun penjara. Jaksa lantas mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut. Akhir 2018,

Mahkamah Agung memutus hukuman untuk Wisnu lebih tinggi dari vonis pengadilan Tipikor Surabaya, yakni 6 tahun penjara. Dia juga didenda Rp 200 juta. Apabila tidak sanggup membayar denda, maka akan digantikan dengan hukuman 6 bulan penjara. Mahkamah Agung juga memberikan hukuman tambahan, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.566.150.733.

Jika tidak dibayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan. Dalam kasus yang sama, Dahlan Iskan divonis lebih ringan dari vonis Wisnu Wardhana. Di tingkat Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan divonis selama 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Dahlan juga mengajukan banding, dan divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Atas vonis itu, jaksa melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini, vonis Mahkamah Agung belum turun untuk Dahlan Iskan. Maruli Hutagalung, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang saat itu menangani kasus korupsi Wisnu Wardhana dan Dahlan Iskan mengapresiasi aksi jaksa menangkap Wisnu Wardhana pagi tadi. “Harus seperti ini penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum,” kata Maruli.

Penegakan hukum kasus korupsi membawa pesan bahwa pemerintah serius memberantas korupsi. “Ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus menegakkan hukum, mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” jelasnya.

Wisnu Lawan Petugas Saat Proses Penangkapan

kini dia harus menjalani hukuman atas kasus korupsi aset BUMD Jawa Timur PT Panca Wira Usaha (PWU) kemaren, Wisnu terdeteksi turun dari kereta api di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Turun dari kereta, Wisnu dijemput salah seorang putranya menggunakan mobil warna hitam nomor polisi M 1732 HG.

Belum jelas, hendak bepergian kemana Wisnu dan putranya tersebut. Saat melintas di Jalan Raya Kenjeran, mobil yang ditumpangi Wisnu diberhentikan oleh tim Kejaksaan Negeri Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sutabaya, Teguh Darmawan.

Wisnu sempat menolak turun dari kendaraannya, tim jaksa pun sempat menggedor-gedor pintu mobil agar Wisnu turun. Bukannya turun, mobil Wisnu justru menabrak motor milik petugas kejaksaan yang sengaja diparkir tepat di depan kendaraan Wisnu.

Karena mobil tidak bisa berjalan akibat ban depan terganjal motor, Wisnu pun akhirnya keluar dari mobil. Wisnu langsung dimasukkan ke dalam mobil lain dan langsung dibawa ke Lapas Porong Sidoarjo. Dalam rekaman penangkapan, putra Wisnu sempat menghalangi petugas jaksa saat membawa ayahnya ke dalam mobil lain sambil berteriak, “Bapak.. bapak.”

Kata Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Teguh Darmawan, pihaknya sudah memantau gerak gerik Wisnu sejak 3 pekan terakhir. “Pantauan kami, posisinya selalu berpindah-pindah. Dari Surabaya ke beberapa kota lainnya,” jelas Teguh.

Mahkamah Agung memutus Wisnu dengan hukuman penjara 6 tahun atas kasus korupsi PT PWU. Selain hukuman badan, Wisnu juga dihukum membayar denda Rp 200 juta. Apabila tidak sanggup membayar denda, maka akan digantikan dengan hukuman 6 bulan penjara.

MA juga memberikan hukuman tambahan, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.566.150.733. Jika tidak dibayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan.(m.ozi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *