Penasehat Hukum Habib Bahar Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU

Sidang perdana kasus Habib Bahar di PN Bandung

Bandung, (JAI).– Habib Bahar bin Smith  menjalani sidang perdana kasus penganiayaan remaja bernama Cahya Abdul Jabar (18) dan Mhu (17) di Kabupaten Bogor pada 1 Desember 2018 di Pengadilan Negeri Kota Bandung, JL RE Martadinata, Bandung Kamis (28/2/2019).

Dalam siding itu, Penasehat hukumHabib Bahar bin Smith, atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, hari kamis kemarin. “Kami keberatan dengan dakwaan jaksa. Karenanya, akan ajukan eksepsi,” ujar Ichwan Tuan Kotta, penasehat hukum Habib Bahar kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Bacaan Lainnya

Pasalnya, menurut dia, yang didakwakan oleh jaksa kepada Habib Bahar sangat kabur. Jaksa menerapkan tiga dakwaan untuk Bahar.

Dakwaan pertama primer yakni Pasal 333 ayat 2 KUH Pidana, subsidair Pasal 333 ayat 1 KUH Pidana junco Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang tindak pidana secara bersama-sama merampas kemerdekaan orang atau penyekapan. Dakwaan kedua primer yakni Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUH Pidana, subsidair Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUH Pidana.

Lebih subsidair Pasal 351 ayat 2 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Lebih subsidair lagi Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tentang penganiayaan secara bersama-sama.

Dakwaan ketiga Pasal 80 ayat 2 juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dakwaan ketiga itu tentang tindak pidana terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Mhu.

“Pasal yang didakwakan tumpang tindih. Jaksa menerapkan pasal di Undang-undang Perlindungan Anak, itu kabur harusnya diambil alternatif dakwaan, Pasal 170 KUH Pidana atau Undang-undang Perlindungan Anak,” ujar Ichwan.

Penerapan pasal Undang-undang Perlindungan Anak kata Ichwan, itu tidak tepat karena fakta yang terjadi, Mhu meski berusia di bawah umur, justru sudah menikah. “Kedua, perlu diketahui dalam berita acara pemeriksaan yang kami baca, anak ini (Mhu) sudah menikah, jadi enggak bisa dikatakan anak. Itu pengakuan orang tuanya bahwa anak ini sudah nikah,” ujar dia.

Kata jaksa dalam surat dakwaan, Habib Bahar menyekap, menganiaya kedua korban pada 1 Desember 2018. Penganiayaan disebabkan kedua korban mengaku-ngaku sebagai Habib Bahar saat keduanya berkunjung ke Bali.

Ditanya soal apakah Habib Bahar benar-benar menganiaya sebagaimana dakwaan jaksa, ia tidak berkomentar banyak. “Itu sudah masuk ke pokok perkara. Nanti kita lihat di persidangan,” ujar Ichwan.

Sidang dilanjutkan pekan depan pada Rabu (6/3) dengan agenda eksepsi tim penasehat hukum. Sidang selanjutnya akan digelar di Gedung Arsip dan Perpustakaan Pemkot Bandung di Jalan Seram.

Masa berorasi tuntut keadilan

Saat sidang berlangsung, ratusan pendukung Habib Bahar gelar demo di halaman Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (28/2/2019).  Massa mendesak Habib Bahar (HB) dibebaskan. “Habib kita sudah dizalimi. Kami meminta agar dibebaskan secara adil. Yang salah bukan Habib Bahar,” teriak sang orator.

Menurutnya, hukum di Indonesia saat ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah. “Mana keadilan di negeri ini. Kau penjarakan satu per satu ulama kami, tapi penista agama dibebaskan,” tambahnya.

Orasi lain mengatakan, jika keadilan di Indonesia tidak pernah terjadi, dan ulama tetap menjadi korban, satu-satunya solusi hanya mengganti presiden. “Kalau tidak ada keadilan, 2019 ganti presiden,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Habib Bahar bin Smith telah ditahan Polda Jabar sejak Desember 2018. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap dua anak di bawah umur di Kabupaten Bogor.  

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, mengatakan pola pengamanan empat ring dengan sistem terbuka dan tertutup.  “Personel yang dikerahkan sebanyak 1.321 personel dari Polrestabes Bandung, di backup juga dari Jajaran Polda Jabar dan unsur TNI,” kata Kombes Pol Irman Sugema.

Kapolrestabes Bandung berharap seluruh pihak bisa menghormati setiap proses persidangan, agar tidak menimbulkan masalah baru.  (7o3Rn4L)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *