Simpang-Siur Berita Soal KTP WNA Masuk DPT Pemilu, Polres Terlusuri Penyebar ‘Hoax’

Komisioner KPU Viryan Azis

JURNALAKTUALINDO.Com. Kepemilikan e-KTP TKA China di Cianjur, membuat heboh netizen. Foto e-KTP TKA itu tersebar di media sosial. Bentuk e-KTP TKA itu nyaris identik dengan e-KTP penduduk Indonesia kebanyakan. Beberapa hal yang membedakan adalah ada kolom kewarganegaraan dan masa berlaku yang tidak seumur hidup.

Di kolom alamat, diketahui TKA berinisial GC tersebut tinggal di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur. Identitas mirip e-KTP itu sendiri dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Bacaan Lainnya

Dimintai konfirmasi melalui sambungan telepon, Sekretaris Dinas (Sekdis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membenarkan foto yang beredar di media sosial itu adalah identitas e-KTP yang dikeluarkan untuk TKA.

“Beberapa waktu lalu, kepala dinas melakukan sidak ke sejumlah perusahaan sesuai dengan tupoksinya. Didampingi Kasatpol PP dan petugas PPNS, sidak dilakukan di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber,” kata Heri Suparjo, Sekretaris Disnakertrans Cianjur kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Heri menjelaskan saat itu hanya ada satu TKA yang menunjukkan identitas e-KTP tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya melihat dari sisi ketenagakerjaannya. “Dinas saat itu hanya melihat kelengkapan dokumennya saja, terus dia memperlihatkan e-KTP, saya sendiri tidak ke lapangan, namun Bu Kadis memperlihatkan fotonya,” lanjut dia.

UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.  

Dihubungi terpisah, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan informasi itu. Menurutnya, kepemilikan e-KTP bagi TKA sudah tercantum dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan.

Kepemilikan e-KTP bagi TKA tidak sembarangan didapat dan memiliki surat tinggal tetap. UU yang dimaksud Herman terdapat pada Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 63.

“Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya juga sementara,” singkat Herman.

Kepemilikan e-KTP tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur membuat heboh. Usut punya usut, ternyata TKA di Indonesia, dengan kondisi tertentu, wajib memiliki e-KTP.  “Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya juga sementara,” kata Plt Bupati Cianjur Herman Suherman saat dihubungi, Selasa (26/2/2019).

Undang-undang (UU) yang dimaksud Herman adalah UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di pasal 63. Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) dihapus

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

WNA tidak dilarang memiliki e-KTP?

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara soal kepemilikan e-KTP tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur. Zudan mengatakan WNA tidak dilarang memiliki e-KTP karena sudah diatur dalam UU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“Pertama mengenai yang sedang viral, adanya tenaga kerja asing atau WNA yang memiliki KTP elektronik, ini yang perlu saya sampaikan bahwa WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan,” ujar Zudan di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

“Sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik. Syaratnya ketat harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan dari imigrasi,” imbuh Zudan.

Namun syarat yang diberikan bagi WNA untuk mendapatkan e-KTP ketat. Mereka juga tidak diperbolehkan mencoblos saat Pemilu 2019.  “Di dalam KTP-nya ditulis dengan warga negara mana, misalnya Singapura, Malaysia, sehingga KTP elektronik itu tidak bisa digunakan untuk mencoblos, karena syarat untuk mencoblos adalah WNI,” ujar Zudan.

KPU akui ada salah input data

dalam pemberitaan yang beredar di media sosial, KPU Kabupaten Cianjur mengakui adanya kesalahan saat input data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia Wardani menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disdukcapil Cianjur berkaitan permasalahan tersebut.

“Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC,” ucap Anggy kepada awak media di kantor KPU Cianjur, Jalan Taifur Yusuf, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019), seperti dilansir detikcom.

KPU berjanji secepatnya mengoreksi terkait temuan NIK salah input data. Anggy memastikan WNA asal China tersebut tidak diperbolehkan atau tak mempunyai hak pilih di Pemilu 2019. “Pada prinsipnya kita bukan memasukkan WNA agar menjadi pemilih, tapi pure kesalahan input NIK-nya saja dalam data pemilih. WNA China tersebut tidak menjadi pemilih pada Pemilu 2019,” tuturnya.

Disdukcapil Cianjur telah menyerahkan data 17 orang WNA dari berbagai negara yang juga memiliki E-KTP kepada KPU. Nantinya data tersebut akan kembali diperiksa agar kesalahan tidak terulang. “Kita tunggu hasil (data Disdukcapil), baru ada data soal yang WN China GC dengan Pak Bahar kan berbeda, dari segi registrasinya juga berbeda. Tetapi yang jadi persoalan nomor NIK pak GC itu menjadi NIK pak Bahar dan NIK itu dalam data kita juga sudah sesuai yang dimiliki pak Bahar,”ujar Anggy.

Dia kembali menegaskan bahwa pihak KPU tidak dengan sengaja memasukkan NIK TKA China itu dalam DPT. “Intinya KPU tidak memasukkan data WNA sebagai pemilih,” kata Anggy.

KPU menduga KTP itu hanya editan  

sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi isu yang beredar terkait adanya warga negara asing (WNA) berkebangsaan Cina yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik Cianjur, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU memastikan hal itu tidak benar.

Komisioner KPU Viryan Azis menduga KTP yang beredar itu hanya editan. “Kami sudah melaporkan ke cyber crime Mabes Polri agar ditelaah lebih dalam, apakah foto tersebut hasil editan atau bukan,” ujar Viryan Azis di kantornya pada Selasa, 26 Februari 2019.

Sebelumnya, beredar dua foto e-KTP di media sosial yang menampilkan dua identitas berbeda. Yang satu bernama Bahar dan satu lagi bernama Guohui Chen. Gouhui ini yang disebut-sebut WNA Cina punya KTP Cianjur. Sementara Bahar, 47 tahun, kebingungan namanya tercantum di DPT Pemilu 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan WNA berkebangsaan Cina. Sedangkan NIK dia sendiri tak terdaftar di DPT setempat.

Viryan menjelaskan, berdasarkan penelusuran lembaganya yang berkoordinasi dengan Dukcapil, ada pencatatan NIK yang salah angka, terdaftar di DPT. “Pak Bahar tidak ada di DPT Pemilu 2019 karena perbedaan data terdaftar sejak DP4 pilgub Jabar lalu,” ujar dia.

Selanjutnya, KPU Cianjur mengatakan akan melakukan verifikasi kembali untuk mencocokkan DPT. Sementara KPU Pusat juga akan berkoordinasi dengan Dukcapil memastikan tidak ada WNA terdaftar di DPT Pemilu 2019 dan memastikan semua nama di DPT terdaftar sesuai dengan NIK pemilik

Polres Cianjur teluuri Penyebar Berita soal WNA Masuk DPT

Kepolisian Resor Kabupaten Cianjur akan menelusuri oknum yang mengupload ke media sosial terkait adanya Warga Negara Asing (WNA) di wilayah tersebut yang memiliki hak pilih dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 karena berita tersebut bohong alias hoaks.

Kapolres Cianjur AKBP Soliyah menyatakan, sudah melakukan konfirmasi ke kantor Keimigrasian dan Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur, terkait adanya WNA sebagai Tenaga Kerja Asing TKA yang memiliki KTP.

“Setelah mendapatkan konfirmasi dari kedua intansi tersebut, bahwa WNA yang sudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan sudah berusia 17 tahun, WNA itu wajib memilik KTP karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk,” katanya.

Soliyah menjelaskan, adanya kabar mengenai WNA yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai peserta Pemilu 2019, hal tersebut merupakan berita yang tidak benar atau hoaks. “Setelah menerima adanya hal itu, kami langsung melakukan konfirmasi ke pihak KPU Cianjur terkait kebenarannya, setelah ditelusuri merupakan kesalahan dalam menginput data,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya akan menelusuri penyebar berita bohong di media sosial terkait adanya WNA yang dikabarkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019. “Cyber patrol yang dimiliki Polres Cianjur berkoordinasi dengan Cyber Mabes Polri akan menelusuri pelaku yang memviralkan berita yang tidak sesuai dengan fakta itu,” katanya.

Pihaknya juga mendorong KPU dan Disdukcapil untuk mengsinkronkan kembali data yang salah tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan data pemilih untuk Pemilu April 2019. (7o3Rn4L: TiM Telusur)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *