Sidang PHPU di MK, Persoalkan Cawapres Ma’ruf Jabatan di Dua Bank Perusahaan BUMN

Suasana Sidang Lanjutan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 di MK (18/6/2019)

Jakarta, (JAI) – Tim Kuasa Hukum KPU berisikeras membela posisi Cawapres Ma’ruf Amin jabatan di dua bank sebagai ketua dewan penasehat di BNI Syariah dan Mandiri Syariah bukan BUMN. Ini menjawab gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Pilpres (PHPU) 2019 kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait jabatan cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Jabatan Ma’ruf Amin di dua bank itu sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, dipersoalkan Prabowo-Sandiaga dalam sidang perdana di MK, 14 Juni lalu.  Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin menyatakan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN sehingga tidak menggugurkan keabsahan statusnya sebagai cawapres di Pilpres 2019.

“Tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN karena dua bank dimaksud bukan BUMN,” kata Kuasa hukum KPU Ali Nurdin dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK.

Di sisi lain, Ali menyatakan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ali bukan termasuk BUMN Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kata dia, beleid pasal itu menyatakan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. “Dalam kasus ini kedua bank itu tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN,” ujar dia

Pencalonan Ma’ruf juga tidak cacat secara administrasi karena jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tidak masuk kategori pejabat negara. KPU Merujuk pada Pasal 1 angka 15 UU 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah.

Kata Ali, beleid pasal itu menyatakan bahwa dewan pengawas syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya pada bank syariah seperti halnya akuntan publik, penilai dan konsultan hukum.  “Kedudukan hukum dewan syariah adalah bukan pejabat yang berbeda dengan komisaris, direksi, pejabat dan karyawan bank syariah sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Ma’ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah,” kata Ali.

BW Merujuk Putusan MA No.21P Tahun 2017

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemukan fakta baru terkait salah satu butir gugatannya yang menyebut jabatan calon wakil presiden (cawapres) 01, KH Maruf Amin.  Di mana pasangan calon presiden Joko Widodo ini masih duduk sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Sementara, dalam permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan Ma’ruf tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat BUMN.

Tim Hukum Prabowo mendasarkan pada Pasal 227 huruf P UU Pemilu yang menyebut harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon. Atas dugaan pelanggaran itu Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin cacat administrasi. Itu bisa menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi mereka.

Bambang Widjojanto pun dalam sebuah unggahan di media sosial youtube menyampaikan, Ma’ruf Amin terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 karena Maruf masih sebagai pejabat yang menjabat di perusahaan BUMN.

“Dan sampai saat ini tak ada satu pun pernyataan yang menyangkal kalau dia (Maruf) tidak menjabat lagi sebagai ketua dewan pengawas di dua bank syariah BUMN itu. Bahkan Pak Maruf Amin sendiri sampai saat ini tidak menyangkalnya,” terang Bambang yang akrab disapa BW dalam rilis Media Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Senin (17/6/2019).

Terkait bantahan Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin yang menyebutkan kalau anak perusahaan BUMN yang tidak menyertakan modal Negara, bukan perusahaan BUMN, BW menjawab, hal I tu sudah sangat terpatahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017.

“Sekarang terjawab, sesuai putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat klir. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu,” urai BW.

Maruf Amin yang menjadi pejabat pengawas atau ketua dewan pengawas di dua bank syariah itu adalah mewakili kepentingan BUMN. “Jadi dia (Maruf) adalah representasi kepentingan BUMN, dan anak perusahaan itu adalah BUMN juga,” kecam mantan Direktur YLBHI.

Artinya, lanjut Bambang, dengan kondisi seperti itu, cawapres 01 ini tidak layak menjadi cawapres. Karena dia masih menjabat sebagai representasi kepentingan BUMN dari anak perusahaan BUMN, dan itu jelas-jelas melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

“Ini menjadi alasan paling tegas untuk mendiskualifikasi paslon 01. Pasal 227 huruf P dari UU Pemilu tersebut ini menjadi sangat penting, karena pasal itu sendiri punya dasar filosofi, yakni seorang calon presiden atau calon wapres tidak boleh menjabat di perusahaan BUMN, karena ada potential to corrupt,” paparnya.

Munculnya pasal 227 huruf P, nilai BW, karena ada potential to corrupt di situ. Ada conflict of interest yang menjadi akar dari potential to corrupt. Ini yang penting karena ada filosofinya.

“Kenapa begitu? Karena kita semua menginginkan pemimpin kita itu tak ada masalah dengan potential to corrupt. Karena korupsi adalah musuh kita bersama,” tutur BW sambil berharap.

Semoga majelis hakim MK, harap BW, dapat terbuka hatinya untuk memerintahkan KPU membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 01. “Karena secara hukum ini sudah selesai. Tinggal sekarang MK mempunyai kemauan untuk menggunakan argumen ini sebagai dasar untuk memutuskan,” harapnya.

Diakui tak bisa mendikte MK, dan MK punya kebijakan dan kebajikannya sendiri. “Kita tinggal berdoa, dan masyarakat mendoakan ini juga. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak,” pungkas mantan Komisioner KPK. (Angga)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *