Pelayanan Lelet dan Rumit Soal Pelayanan e-KTP “Melawan” Perpres No 96

Pelayanan Permohonan Pembuatan KTP Lelet -rumit

Bandung, (JAI) – Lahirnya peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat, tapi tidak untuk warga Kab. Bandung.

Pihak Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, singgung Bupati Bandung Dadang Naser selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seharusnya mengevaluasi kembali kinerja Kepala Disdukcapil Kab. Bandung, Salimin.

kembali menyoroti soal pelayanan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tak perlu lagi surat keterangan RT/RW dan Kepala Desa/Lurah yang seharusnya mudah karena masyarakat bisa langsung mengurus KTP elektronik tersebut ke kantor Disdukcapil Kabupaten/Kota malah dirasakan semakin rumit.

“Saya sudah bolak-balik ke sini enam kali belum jadi juga. Rumit-rumit sekali, sangat berbeda dengan layanan di Pemkot Cimahi, sebelum saya pindah ke Banjaran, lancar,” keluh Edy Rusmana (45) , Warga Kp. Kebon Kalapa, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Selasa (9/7/2019).

Edy yang tengah mengurus KTP dengan istrinya Leni Marlina (33) mengungkapkan, untuk mendapatkan KTP sejak Pebruari 2019 lalu ia harus bolak balik ke kecamatan sampai 10 kali karena alasannya blangko e-KTP-nya belum ada.

Pihak kecamatan akhirnya menyuruh ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Bandung, ia mendapatkan perlakuan yang sama harus bulan-balik karena alasan blangko KTP-nya juga belum ada.

Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-nya sudah mereka perpanjang dua kali. Siang tadi, dari Loket 1 di Kantor Layanan Disdukcapil ia beserta istrinya juga mendapatkan Suket lagi bukan KTP. “Cihuy lah baru melihat pelayanan seperti ini,” ungkap Leni seraya ngeloyor pergi.

Nasib yang menimpa NY. Eti (69), warga Kp. Citamiang Kaler, Desa Dayeuhkolot Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot lebih repot lagi.

Ia selain harus bolak balik ke kantor kecamatan dan Kantor Disdukcapil juga harus dua kali ngurus surat kehilangan ke kantor polisi. “Karena ibu KTP-nya hilang, di kira tidak akan seperti ngurus KTP di Kabupaten,” ungkap wanita yang nampak kelelahan ini.

Kata Ny. Eti, ia mengurus KTP-nya ke Kantor Kecamatan Dayeuhkolot dan Disdukcapil sejak Pebruari 2019 lalu. “Sama ibu juga dari bulan dua belum bisa diproses sampai sekarang,” ungkapnya

Evaluasi Kinerja  Disdukcasip

di lain pihak Ketua  GNPK-RI Kabupaten Bandung Imam Supardi menegaskan, Penegasan itu disampaikannya sehubungan buruknya pelayanan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung.  ”Saya yakin di Pemkab Bandung masih banyak ASN yang kinerjanya cakap dan kapabel,” ujar Imam, kemarin.

Disdukcapil Bandung, kata dia, seharusnya menjadi lokomotif pemerintahan yang lebih melayani karena kepala dinasnya sudah hampir 10 tahun menjabat di posisi tersebut.

“Semakin berpengalaman seharusnya menjadi motivator perubahan untuk memberikan citra positif terhadap Bupati Dadang Naser. Kasihan kan kalau layanan yang jelek, bupatinya yang kecipratan,” ungkapnya.

Imam mengatakan, berdasarkan UU ASN No 5 tahun 2014, kemudian dijabarkan pada PP no 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS jabatan kepala dinas seharusnya paling lama 5 tahun atau hanya satu periode.

Sedangkan dalam Permendagri No. 76 tahun 2015 tentang Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten Kota, kata Imam, pada Pasal 11 ayat (2) poin (l) dapat diberhentikan bila tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan prestasi kerja. (7o3Rn4L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *