Korupsi “Menggila” Akibat Penegakan Hukum Yang Lemah

Para Tahanan Korupsi

Jurnalaktualindonesia.com.- Pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bukan kepemimpinan yang mengedepankan citra personal. Kepemimpinan yang kuat, yang mendukung penuh eksistensi KPK memberantas korupsi. Kepemimpinan yang terlalu banyak mengandalkan citra personal hanya akan memunculkan sinisme publik.

Pemerintah punya modal untuk memberantas korupsi. Hanya masalahnya, apakah agenda pemberantasan korupsi masih ada dalam agenda pemerintahan yang dipimpinnya. Retorika korupsi banyak diproduksi. Korupsi kuat dalam retorika, tetapi lemah dari sisi implementasi.

Bacaan Lainnya

Bahwa, selain retorika Memahami, Mencegah, dan Memberantas Korupsi seperti dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dalam kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, sewaktu lalu. Saat itu, dia meminta  perguruan tinggi membangun budaya antikorupsi. Indonesia Corruption Watch merilis temuannya soal rendahnya hukuman terdakwa korupsi. Rata-rata hukuman korupsi hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

Sampai saat ini wabah korupsi terus berlangsung meskipun pemerintah gencar melaksanakan gerakan antikorupsi. Salah satunya bisa dilihat dari pembentukan pengadilan Tipikor di sejumlah daerah.

Namun, rupanya hal itu tak menjamin korupsi semakin surut. Namun sebaliknya, korupsi malah semakin merajalela. Bahkan melibatkan pejabat pembuat keputusan sampai pelaksana di lapangan tingkat desa.

Semuanya seakan menikmati ”era korupsi” tanpa pernah tahu penderitaan masyarakat yang hidup miskin. Mereka juga tak pernah mau tahu akan kesulitan hidup di tengah himpitan ekonomi kaum urban yang ikut mengais rezeki di perkotaan.

Padahal, korupsi merupakan salah satu ancaman yang cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan hasil sigi Indonesian Legal Roundtable (ILR) tentang persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era reformasi. Responden menilai pemberantasan korupsi di Indonesia lebih buruk ketimbang Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan kalah dengan Timor Leste.

Apa yang dirilis lembaga survei tersebut perlu mendapat perhatian utamanya para penegak hukum di negeri ini. Sebab, suburnya korupsi salah satunya akibat penegakan hukum yang lemah. Hukum belum memberi efek jera bagi koruptor. Selain itu, hukum juga belum mampu memberi kepastian sehingga muncul istilah hukum yang transaksional.

Di mana pun di dunia, pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat negara pemegang birokrasi dan dalam praktiknya juga melibatkan pihak lain. Sekain itu, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.

Rendahnya vonis hakim sejalan dengan rendahnya tuntutan jaksa kasus korupsi sepanjang 2017. ICW menghitung tuntutan rata-rata jaksa terdakwa korupsi hanya 2 tahun 2 bulan. Besarnya kerugian negara tidak sebanding dengan tuntutan pengembalian uang pengganti.

Menurut catatan ICW, kerugian negara akibat korupsi Rp 29,4 triliun, sementara uang pengganti yang diputuskan hakim hanya Rp 1,4 triliun. Hanya 4,91 persen! Temuan ICW paling tidak menggambarkan betapa tidak seriusnya elite bangsa memberantas korupsi. Korupsi masih dipandang sebagai oli dari pembangunan ekonomi.

Pembagian komisi dari transaksi bisnis dipandang sebagai hal biasa. Mungkin hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang serius memberantas korupsi meski dukungan elitenya pun lemah. Hukuman badan, apalagi terlalu ringan, tidak memberikan efek jera tanpa perampasan aset hasil korupsi.

Dimensi perampasan aset hasil korupsi melalui tindak pidana pencucian uang inilah yang mau kita dorong. Hukuman badan haruslah ditambah dengan pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik ataupun perampasan aset hasil korupsi.

Dari kacamata ekonomi, tanpa perampasan aset hasil korupsi, terpidana korupsi masih bisa membiakkan uang korupsi yang berhasil mereka sembunyikan. Berada di penjara, terdakwa korupsi masih bisa menikmati dan “membeli” suasana di penjara sambil menikmati hasil korupsi yang berhasil dia sembunyikan.

Aspek perampasan hasil korupsi melalui tindak pidana pencucian uang inilah yang mau kita dorong untuk ditegakkan terhadap terpidana korupsi. Tentunya akan ada gugatan soal hak asasi manusia terdakwa korupsi, tetapi harus juga disadari akibat dari praktik korupsi, rakyat juga merasakan dampaknya.

Cina adalah salah satu negara yang dianggap sukses memberantas korupsi. Para pemimpin Cina menyebutkan bahwa praktik korupsi yang terjadi sebagai kegiatan yang ”menjijikkan”. Para koruptor juga dianggap melakukan kejahatan ekonomi dan penjahat kemanusiaan.

Kondisi ini membuat pejabat utamanya pucuk pimpinan di negeri Tirai Bambu tersebut ”jengah”. Mereka pun berkomitmen memberantas korupsi. Upaya memberantas korupsi mencapai puncaknya pada pemerintahan Zhu Rongji (1997-2002). Rongji terkenal dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas melawan koruptor. Dalam sebuah taklimatnya ia menyebutkan ”Beri saya 100 peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi.”

Pemberantasan korupsi yang dilakukan Perdana Menteri Cina itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Langkah ini memberikan kepastian hukum pada siapa saja termasuk para investor. Mereka tak lagi takut menanam investasinya di Cina. Tidak lama setelah itu, Cina mampu menghimpun dana asing senilai 50 miliar dolar AS setiap tahun. Pertumbuhan ekonominya langsung melesat.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Lima belas tahun reformasi telah berlalu, namun kondisi kejahatan korupsi tak bisa direm. Bahkan semakin menggila.

Lihat saja proses tangkap tangan yang dilakukan KPK hampir setiap saat kita dengar. Mereka yang tertangkap tangan juga bukan orang sembarangan. Ada politisi, birokrasi, termasuk aparat penegak hukum. Sungguh sebuah realitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Harus disadari bahwa telah terjadi ”kegentingan” pada aparat kita dalam memberantas korupsi.

Ini artinya ada sesuatu yang kurang klop yang mesti dibenahi. Salah satunya adalah penegakan hukum. Para koruptor belum merasa hukuman yang selama ini dijatuhkan menjadi ancaman buat hidupnya dan keluarganya.

Demikian pula ketika hidup di balik terali besi juga tidak seseram yang dibayangkan. Sebab, berbagai fasilitas bisa dimanfaatkan termasuk bermalam di luar penjara. Inilah fakta-fakta yang mesti terus dicermati dan dicarikan solusi agar bangsa ini semakin kuat secara ekonomi tanpa harus berulang kali menaikkan harga BBM.

Tangkap mereka, adili, hukum, gantung, tembak! Kegeraman soal korupsi sudah lama terpendam dan kita masih asyik membicarakannya. Tentu saja ini bukan menyarankan langkah radikal atau marah seperti pada masa orde lama tahun 1965 silam. Akan tetapi, kita ingin ada langkah konkret dari pemerintah  untuk menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi (7o3Rn4L)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *