Besarnya Nilai Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Penyebab Defisit

Kartu Peserta BPJS

Garut, (JAI).- Besarnya nilai tunggakan iuran dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri di Garut itu menurutnya tak menutup kemungkinan menjadi penyebab terjadinya defisit. ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembayaran iuran kepesertaan JKN melalui perusahaan atau aparat sipil negara (ASN) yang dinilainya cukup lancar.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Garut, Rahmanto Fauzi menyebutkan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri atau individu di kabupaten Garut saat ini mencapai Rp 50 miliar per tahunnya. Jumlah ini dinilainya sangat besar bahkan merupakan yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

“Tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri atau individu di Garut memang merupakan yang terbesar di Jawa Barat, yakni mencapai Rp 50 miliar. Ini akibat rendahnya kesadaran peserta dalam membayar iuran,” ujar Rahmanto yang ditemui di kantor BPJS Kesehatan Garut di Jalan Sudirman, Garut Kota, Senin 13 Agustus 2019.

Memang, saat ini tingkat kesadaran warga Garut yang menjadi peserta  BPJS Kesehatan Mandiri untuk membayar iuran masih rendah. Hal ini menyebebkan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri atau individu di Garut terbilang besar.

Rahmanto menyampaikan, pembayaran iuran peserta JKN relatif lancar karena secara rutin tiap bulanya iuran selalu masuk. Hal ini berbeda dengan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang rata-rata baru bayar ketika mereka sakit dan membutuhkan BPJS.

“Padahal kan baik JKN BPJS sifatnya gotong-royong dimana setiap iuran yang masuk bisa digunakan atau dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkannya lebih dahulu,” katanya kepada wartawan Kabar Priangan, Aep Hendy.

Diungkapkannya, jumlah kepesertaan JKN BPJS Kesehatan di Garut secara menyeluruh baik dari kepesertaan perusahaan, ASN,  dan kepsertaan mandiri saat ini mencapai 1,9 juta jiwa atau 85 persen dari total jumlah pensusuk Kabupaten Garut.

Sedangkan untuk kepesertaan BPJS Mandiri atau individu hanya 185 ribu atau sekitar 10 persen dari jumlah total penduduk Garut yang mencapai 2,7 juta jiwa.

Sesuai Perpres nomor 8 tahun 2018, tambah Rahmanto, apabila kepesertaan BPJS Mandiri menunggak hingga bebeapa bulan, maka dengan sedirinya kartu kepesertaan BPJS yang bersangkutan dinyatakan non aktif atau gugur dengan sendirinya.

Dengan strategi managemen yang dimiliki masing-masing, BPJS di daerah terus berupaya untuk melakukan sosialiasi terhadap masyarakat dengan dibantu kader BPJS untuk lebih menggugah tingkat kesadaran masyarakat agar mengikuti kepesertaan JKN BPJS Kesehatan (Lapsus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *