Pemprov Jabar Dorong Pemerkaran Daerah Baru Demi Menguatkan Pelayanan

Pemekaran Daerah Baru

Bandung, (JAI).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berharap pemekaran bisa segera dilakukan mengingat tujuan pemekaran adalah untuk menguatkan pelayanan publik. Meski pemekaran wilayah masih moratorium hingga saat ini, tiga usulan pemerkaran sudah masuk menjadi prolegnas atau RUU. Yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Sukabumi Utara.

Belakangan ini, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian terhadap tiga daerah lainnya yaitu pemekaran Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bekasi. Ketiganya dicalonkan sebagai DOB karena memiliki kawasan yang terlalu luas, atau jumlah penduduk yang terlalu padat.

Belum lama salah satunya mencuat wacana pembentukan Bogor Raya yang akan menambah deretan daerah di Jabar yang mengusulkan pemekaran pada pemerintah pusat. “(Soal Bogor Raya) Namanya aspirasi politiknya sah saja. Tidak semua solusi pembangunan itu harus membentuk unit dalam bentuk provinsi. Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II karena aksi utama dari pelayanan publik itu bukan di provinsi dalam pandangan saya. Aksi utamanya itu di kabupaten kota,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pada wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin, 12 Agustus 2019.

Diakui Ridwan, untuk kabupaten yang terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, jangan heran ada cerita mengurus KTP perlu memakan waktu yang cukup lama untuk ke kantor Disdukcapilnya. “Enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam. Jadi saya cenderung wacana pemekaran fokus untuk daerah tingkat II yang sekarang sedang di moratorium,” tuturnya

Menurut dia, pemekaran dilakukan harus dengan pertimbangan yaang logis dan realistis. Janga sampai menyisakan masalah di kemudian hari. “Saya ambil contoh yang belum terselesaikan, waktu kota Tasikmalaya berpisah dengan kabupaten Tasikmalaya, apa yang terjadi sampai hari ini kantor-kantor kabupaten Tasik masih ada di Kota Tasik. Pendopo Bupati Tasik adanya di tengah Kota Tasik, asetnya enggak diserahkan saling belum beres. Itu contoh, betapa teknis di bawahnya tak sesederhana itu,” paparnya  dia.

Sebelumnya, meski pembentukan daerah otonomi baru masih dikunci oleh pemerintah,  Provinsi Jawa Barat menetapkan Desk Calon Daerah Persiapan Baru. Desk tersebut merupakan keputusan gubernur yang disahkan pada awal Mei lalu.

Kepala Biro Pemerintahan dam Kerja Sama Setda Pemprov Jabar Dani Ramdan mengatakan, keputusan gubernur tentang Desk Calon Daerah Persiapan Baru didasarkan pada ketentuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sekarang sebelum diusulkan menjadi DOB maka harus melewati tahap Daerah Persiapan selama 3 tahun untuk dievaluasi kelayakannya. “Dengan demikian usulan daerah daerahnya adalah usulan Daerah Persiapan, bukan lagi usulan DOB. Karena itulah nama Desknya pun Desk Calon Daerah Persiapan Baru, bukan Desk Calon Daerah Otonom Baru,” katanya

Diakui Dani pembentukan desk calon daerah persiapan baru merujuk banyaknya usulan pemekaran daerah, namun tidak disertai dengan kematangan persyaratan untuk menjadi DOB.   Akibatnya, usulan tidak bisa ditindaklanjuti. “Kita bentuk desk daerah persiapan. Kepgubnya (keputusan gubernur) sudah, tinggal ditandatangani,” tambahnya.

Menurut Dani, desk ini nantinya berfungsi untuk memanggil, mengumpulkan, menghimpun, mengkaji dan mengevaluasi kelengkapan usulan DOB sekaligus juga membantu memfasilitasi dalam proses melengkapi persyaratannya. Desk Daerah Persiapan akan membuat sebuah studi kelayakan agar nantinya usulan-usulan tersebut bisa memenuhi standar. (D.Fernando))

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *