Soal Karhutla, Pemerintah Dinilai Gagal Amanatkan Konstitusi

ilustrasi Pemadaman Kaerhutla

Jakarta, (JAI).-  Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia pada musim kemarau tahun 2019. Daerah-daerah terdampak karhutla di antaranya Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.  Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengkritik pemerintah yang dinilai tidak dapat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia. Walhi berpandangan pemerintah telah gagal mengamanatkan konstitusi dalam hal ini.

Nur pun mengaku sudah bosan mengadakan pertemuan dan melontarkan kritik kepada pemerintah. Lantaran tidak hanya soal penanganan, namun soal pencegahan pun menurutnya pemerintah tidak kunjung mengambil langkah kongkret.

Ia pun menyebut pemerintah telah gagal melindungi hak seluruh rakyat Indonesia.  “Kami minta pemerintah kalau ini serius lah. Kalau memang benar-benar ingin menjalankan amanat konstitusi. Ini sudah gagal,” kata Nur yang akrab dipanggil Yaya di, Jakarta Selatan, sewaktu Rabu, (14/8/2019)lalu.

Yaya menilai pemerintah tidak pernah mengambil langkah pencegahan. Pemerintah hanya fokus berusaha memadamkan kebakaran. Hasilnya setiap tahun selalu terjadi kebakaran, lalu dipadamkan.

Dalam konteks pencegahan, ia menilai, pemerintah juga tidak tegas kepada oknum atau korporasi pembakar lahan dan hutan yang menurutnya sudah diketahui identitas atau perusahaannya sejak lama.

Lebih jauh ia menjelaskan, selama ini kebanyakan kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan konsesi milik perusahaan-perusahaan besar. Sementara pemerintah hanya berani menindak perusahaan kecil yang tidak jelas siapa pemiliknya.  “Itu menunjukkan ketidakberdayaan mereka [pemerintah], mereka hanya beraninya hanya pada anak perusahaannya, perusahaannya pun sebenarnya tidak tersentuh juga,” jelas dia.

Menurutnya, dengan pemerintah yang hanya menindak perusahaan-perusahaan kecil, masyarakat tidak akan mengetahui informasi terkait aktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Penindakan itu pun juga tak berarti apa-apa karena tak menimbulkan efek jera.  “Untuk transparansi masyarakat sudah seharusnya tahu siapa the real face, gitu ya, the real actor dari yang sudah selama ini menyebabkan penderitaan masyarakat. Sudah saatnya melihat holding company,” kata dia.

Selanjutnya Yaya meminta agar kementerian terkait seperti Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Kesehatan juga ikut turun ke lapangan melihat daerah-daerah yang terkena dampak.  “Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa diracuni otaknya oleh berbagai macam polutan, Kami minta Kemenkes dan Menko PMK untuk menyediakan fasilitas pengobatan gratis bagi semua korban yang terkena kabut asap,”ucap Yaya. (7o3Rn4L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *