LSM Bangkit, Pertanyakan Proses Hukum Soal Dugaan Korupsi Dana Reses

DPRD Kab Bandung

Bandung, (JAI).- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangkit Indonesia Kabupaten Bandung, terus mempertanyakan penanganan hukum dalam kasus dugaan korupsi dana reses DPRD Kabupaten Bandung 2015, kurang lebih senilai Rp 5,7 miliar.

Sekertaris LSM Bangkit Indonesia, Yadi Wigandi mengatakan, berdasarkan penelusuran pihaknya serta pengakuan beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Bandung, bahwa dugaan korupsi dana reses tersebut telah selesai. Dengan pengembalian uang oleh para anggota dewan Rp 108 juta dengan total pengembalian sebesar Rp 5 miliar ke kas negara, namun dinilai tak jelas nomeklaturnya.

Bacaan Lainnya

Mereka menganggap selesai kasus ini, seiring dengan telah dikembalikannya dana reses oleh masing-masing anggota dewan ke kas negara kurang lebih senilai Rp 5 miliar, dengan dalih telah terjadi kesalahan administrasi (mal administrasi).

“Logikanya begini, kalau ada pengembalian,berarti mereka mengakui perbuatannya. Karena kalau tidak merasa ngapain dikembalikan segala. Lalu itu pengembalian nomeklaturnya dimana, mau ditaruh di pos mana uangnya. Kemudian, kelanjutan kasus hukumnya di Kejaksaan Negeri Bale Bandung juga seperti apa, kami minta KPK turun tangan ke Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Pemkab Bandung, agar kasus dugaan korupsi dana reses ini terang benderang,” kata Yadi, kepada pers, sewaktu lalu.

Yadi menambahkan,  dalam kasus ini, pihaknya mengendus adanya upaya pembiasan. Dari kasus dugaan korupsi, dialihkan dengan mal adminsitrasi. Di mana yang menjadi dasarnya adalah Perda yang mengatur pelaksanaan reses anggota DPRD harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Tapi anehnya, Perda tersebut baru diterbit pada Juli 2016. Sedangkan kasus dugaan korupsi dana reses ini terjadi pada 2014-2015.

“Itulah dasar pengembalian uang ke kas negara ini. Katanya dalam Perda itu bahwa kegiatan seperti reses ini harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Itu artinya Perda ini berlaku surut ke belakang kan aneh, sehingga kami dari LSM Bangkit Indonesia serta berbagai elemen masyarakat lainnya meminta KPK untuk turun tangan,”ujarnya.

Alasan KPK harus turun tangan, kata Yadi, karena proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung seolah jalan ditempat. Padahal, kasus ini dilaporkan dan ditangani oleh Kejari Bale Bandung sejak Februari 2015 lalu.

Kejaksaan Negeri Bale Bandung harus mengumumkan status kasus ini apakah ditutup (SP3) atau tetap dilanjutkan. “Kenapa KPK harus turun tangan, karena enggak jelas bagaimana akhir dari kasus ini. Kalau status dari kasus ini dihentikan atau SP3, umumkan dong pada masyarakat, apa dasar penghentiannya. Begitu juga kalau terus berjalan, sudah sampai mana, kami masyarakat Kab Bandung menanti keputusannya,” pungkasnya. (Pena/Emur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *