Pilkada dan Kerawanan Korupsi

ilustrasi pikada serentak

Jurnalaktualindonesia.com.- Para pengamat politik menyebut biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktik korupsi, baik setelah kepala daerah itu terpilih atau belum. Faktanya begitu banyak kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran hingga korupsi pengadaan barang dan jasa.

Benar memang, sudah sejak lama masyarakat mengrapkan akan pemimpin daerah yang cakap, bersih, amanah, kredibel dan bertanggung jawab. Nah.. menjelang Pilkada Serentak 2020 mendatang, mestinya menjadi panggung politik bagi para bakal calon kepala daerah dg skil, dedikasi, jujur dan bersih dari prilaku korupsi.

Bacaan Lainnya

Mesti disadari, harapan tersebut nampak masih sulit diwujudkan, sebab bagi masyarakat di sebuah negara berkembang salah satunya adalah penyakit gagap. Negara berkembang seperti Indonesia ini, mengalami kegagapan di segala bidang. Gagap teknologi, gagap beragama sampai gagap berdemokrasi.

Akibat dari gagap berdemokrasi inilah yang memicu kecurangan dalam berpolitik. Misalnya soal penggunaan isu kampanye hitam menjelang Pemilu. Selain itu, ada juga istilah mahar politik. Hmm, politik kok pake mahar segala?

Maka jangan heran kalau masih ada korupsi di sela-sela pemilu. Pilkada dan korupsi layaknya dua mata rantai yang saling bertautan dalam dunia politik tanah air. Pilkada serentak yang dilakukan tahun 2020 mendatang, masih diprediksi akan memicu korupsi serentak pula.

Kerana itu, membersit di pikiran saya, perlu adanya tim gabungan dari kelompok indevenden, professional, KPU-PANWASLU, Saberpungli, atau institusi pemberantasan korumpsi secara sinergis bergerak untuk melakukan deteksi dini terhadap para bakal calon bupati/walokota beserta para calon wakilnya sehubungan potensi keterkaitan dengan kasus-kasus penyelewengan keuangan negara.

Apakah mereka pernah ada sangkutan korupsi, apakah tidak ? yang mana hal ini perlu dilakukan agar pergantian kepala daerah melalui proses pilkada ini bisa melahirkan bupati/walikota dan para wakilnya yang benar-benar bersih (nol) dari potensi prilaku korupsi. (7o3Rn4l)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *