February 28, 2020

Diduga Proyek Bapenda Jabar Bermasalah

Bandung (JAI), Bapenda pada TA 2018 memperoleh anggaran Pembangunan Gudang Arsip, Masjid dan Sarana Pendukung di Kantor Bapenda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh PT WCS berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 16-SP/PPK/Bapenda/2018 tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp 38.499.985.000,00.

Namun Proses Pengadaan hasil pemeriksaan BPK RI atas proses pelelangan diketahui bahwa Pokja tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi teknis.

Ketidakcermatan Pokja dalam melakukan evaluasi teknis terlihat dari adanya permasalahan dalam dokumen penawaran PT. WCS sebagai pemenang lelang yang seharusnya dapat menggugurkan penawaran.

Pada dokumen penawaran diduga tidak terdapat dokumen yang menunjukan status kepegawaian personil inti pada PT WCS dan berdasarkan hasil konfirmasi BPK kepada Project Manager, Site Manager, dan Tenaga Arsitektur diketahui bahwa personil inti bukan merupakan pegawai tetap PT WCS.

PT. WCS juga terindikasi membuat Dokumen Kelengkapan Penawaran yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan lelang Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran PT WCS untuk Pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip, Masjid dan Sarana Pendukung di Kantor Bapenda Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa PT WCS melampirkan beberapa dokumen pendukung personil inti yang terindikasi palsu.

Hal tersebut berdasarkan hasil penelusuran atas tanda tangan beberapa tenaga ahli yang terlihat berbeda antara tanda tangan pada KTP dengan tanda tangan pada surat pernyataan kesanggupan ditugaskan, dan pada job description.

Selaian itu BPK RI juga menemukan Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp 59.511.850,00 atas beberapa item pekerjaan yaitu pada pekerjaan baja profil gudang arsip, pekerjaan kusen, pintu dan jendela gudang arsip; dan kekurangan volume cor beton pada beberapa item pekerjaan di masjid.

Diketahui juga bahwa PT WCS selaku pemenang lelang tidak melaksanakan semua pekerjaan secara langsung melainkan beberapa pekerjaan disubkontrakkan ke beberapa perusahaan/ perorangan lainnya.

Dengan adanya ketidakpatuhan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, maka terjadi kelebihan pembayaran sekurangkurangnya sebesar Rp1.629.646.493,50 yang berasal dari selisih harga antara Kontrak dengan Surat Perjanjian Jual Beli dengan subkontraktor.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga diduga melanggar Dokumen Pengadaan serta Surat Perjanjian/ Kontrak pekerjaan.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ramos, menyatakan dalam pelaksanaan lelang, bukan urusannya dan mengenai kelebihan pembayaran sudah di selesaikan PT WCS secara bertahap atau diangsur sebanyak tiga kali angsuran yang dimulai dari bulan Februari s.d. April 2019. ( mas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *