Kekayaan Warisan Budaya Jawa Barat Belum Dikelola Proforsional

Terbengkalai Proyek penelitian Situs Budaya Gunung Padang, Kab Cianjur

Bandung, (JAI).- Jawa Barat memiliki kekayaan karya budaya, tapi baru sedikit yang diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Pemikiran kebudayaan baru diartikan secara sempit sebagai kegiatan berkesenian yang bertujuan menghibur.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum miliki data dan dokumentasi terbaru kebudayaan daerah. Di sisi lain, baru delapan pemerintah kabupaten kota menetapkan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan kebudayaan sebagai salah satu fokus pembangunan merupakan langkah yang sangat strategis. Namun di sisi lain, langkah yang hendak dilakukan seharusnya terlebih dahulu dipersiapan dengan kesiapan elemen pendukungnya,” ujar Ketua Penyusunan Buku Strategi Kebudayaan Jawa Barat, Lutfi Yondri, sewaktu lalu, Rabu (21/8/2019)

Menurut Lutfi, bergulirnya otonomi daerah (Otda) diiringi desentralisasi di bidang kebudayaan. “Namun pemahaman tentang Otda tersebut tidak disertai dengan persepsi yang sama serta kemampuan SDM, hingga dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan,” ujar Lutfi.

Sejak ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2017 dan Kongres Kebudayaan Nasional 2017 pada Desember lalu, menurut Lutfi, dari 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, baru 19 Pemkab dan Pemkot yang telah menyusun Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah(PPKD) sebagaimana yang diamanatkan UU No 5/2017. Dari 19 Pemda yang sudah melaksanakan, baru delapan yang menetapkan, yaitu Pemkab Ciamis, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Sementara Ketua Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Bandung, Prof Reiza Dienaputra menegaskan bahwa Pemrov Jabar butuh perjuangan keras untuk mewujudkan misi Jawa Barat Juara Lahir Batin di bidang kebudayaan. “Perlu komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemangku kepentingan, tidak hanya di tingkat Pemprov Jabar, tetapi juga di tingkat Pemkab dan juga kewilayahan,” ujar Reiza.

Untuk menyusun PPKD Jabar dalam bentuk laporan khusus, dibutuhkan keseriusan semua pihak. Bukan hanya masalah pendanaan, tetapi juga tenaga dan pikiran serta dukungan semua pihak.

Sementara budayawan Jawa Barat, Memet M Hamdan yang juga Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat menegaskan bahwa kebudayaan akan menjadi salah satu fokus pembangunan Jabar hanya sebatas narasi. “Sudah sejak dulu hal tersebut diungkapkan tapi nyatanya tidak kunjung diwujudkan, kebudayaan Jabar masih statis jalan ditempat,” ujar Memet.

Hal yang sangat ketara menurut Memet adalah janji dari pemerintah membangun gedung kesenian, memfungsikan ruang-ruang publik di pemerintahan (pendopo), tidak kunjung terealisasi. Karenanya, menurutnya, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu memberikan perhatian pada pelaku seni budaya di daerah, agar program yang sedang dilaksanakan mendapat dukungan.

Terkait kekayaan warisan budaya di Jawa barat ini, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengungkapkan bahwa kekayaan karya budaya Jawa Barat belum tergarap secara optimal.

“Hingga saat ini, belum data yang jelas tentang jumlah budaya di Jawa Barat, karenanya sangatlah wajar bila target pencapaian hanya 40 persen, padahal yang diharapkan minimal 60 persen,” ujar Iendra pada Dialog Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, di Bandung, Jumat, (6/9/2019).

Dicontohkan Iendra, pengakuan nasional terhadap Warisan Budaya Tak Benda Jawa Barat masih sangat minim dibandingkan daerah lainnya. Demikian pula halnya dengan pengajuan yang dilakukan akibat belum banyak karya budaya yang terdokumentasi.

Terhadap kondisi kebudayaan saat ini, menurut Iendra, pemerintah terus memacu apresiasi pemerintah dan masyarakat daerah untuk melakukan berbagai hal. “Semisal pembangunan pusat kebudayaan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat yang mengharapkan ada pusat kebudayaan ditiap kabupaten dan kota, seperti Taman Mininya Jawa Barat yang menjadi ruang publik bagi keberadaan budaya,” ujar Iendra.

Fokus Mengurai Soal Dagelan

Ada banyak kendala terkait pengembangan budaya di Jawa Barat, baik dalam hal sistem pemerintahan maupun pendanaan. Salah satu contoh kasus, mengenai penanganan Gunung Padang yang tahun ini sudah dianggarkan Rp 30 milyar tetapi terpaksa urung dilaksanakan karena adanya masalah di tataran pemerintahan terkait dengan kepemilikan lahan.

Pada dialog yang diikuti 65 orang peserta dari kalangan pemerintah, akademisi, dan pelaku seni budaya perwakilan kabupaten dan kota di Jabar, menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Febiyani, kegiatan dilaksanakan dalam rangka upaya akselerasi upaya pemajuan kebudayaan di Jabar. “Melalui dialog ini, diharapkan dapat teridentifikasi sejunlah permasalahan kebudayaan dan peserta yang mewakili setiap unsur,” ujar Febiyani.

Dalam dialog, setiap peserta dapat menyampaikan usulan alternatif solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat dilakukan secara bersama pula.  “Ke depan, diharapkan komunikasi yang telah terjalin selama ini antara pusat dan daerah serta para akademiki dan pelaku seni budaya lebih intens dilakukan,” ujar Febiyani.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat pada tahun anggaran 2020 berencana untuk menyusun pendataan sejumlah warisan budaya yang akan diusulkan sebagai WBTB Indonesia 2020. Karena, minimnya pengakuan terhadap karya budaya Jabar akibat lemahnya sistem dokumentasi dan pendataan.

Hingga tahun 2019, karya budaya Jawa Barat berupa seni pertunjukan, lisan dan tradisi yang diakui sebagai Karya Budaya Tak Benda Indonesia sudah 53 Karya Budaya.  Terakhir, pada Sidang Penetapan 15 Agustus baru lalu, sebanyak 13 karya budaya Jabar dinyatakan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional. (7o3Rn4L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *