February 28, 2020

Irjen Pol. Firli Bahuri Baru Terpili Jadi Pimpinan KPK

Irjen Firli Bahuri baru terpilih jadi Ketua KPK periode 2019-2024

Jakarta, (JAI).- Pemilihan Pimpinan Lembaga Anti Rusuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri muncul sebagai Pimpinan Baru. Firli berhasil unggul dari Capim KPK lainnya.

Dimana Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.  Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim, melalui mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK. Adapun, urutan perolehan suara untuk  kelima capim KPK terpilih tersebut adalah:

  1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50
  2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44
  3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51
  4. Alexander Marwata, jumlah suara 53
  5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

KPK Singgung Pelanggaran Etik  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli Bahuri. Kapolda Sumatera Selatan itu diketahui merupakan Calon Pimpinan KPK yang akan menjalani fit and proper test, Kamis (12/9)

“Hari ini, 11 September 2019, KPK telah menyampaikan surat resmi pada DPR, khususnya Komisi III DPR terkait rekam jejak calon pimpinan KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada awak media di Kantornya, Kamis (11/9).

KPK menyebut Firli terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018.

“Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat,” pungkas Saut.

Lebih jauh Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjelaskan sejumlah temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli. Pertama, dua kali bertemu dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ketika KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada tahun 2009-2016.

Tsani mengungkapkan kalau Firli tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara dan tidak pernah melaporkan ke pimpinan.

Pelanggaran etik selanjutnya adalah ketika Firli bertemu pejabat BPK, Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah diagendakan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo perihal kasus suap dana perimbangan. Tsani mengungkapkan Firli didampingi Kabag Pengamanan menjemput langsung Bahrullah di lobi Gedung KPK.

“Selanjutnya masuk melalui lift khusus dan langsung masuk ke ruangannya. Setelah itu memanggil penyidik yang terkait kasus yang diduga melibatkan BA (Bahrullah Akbar),” terang Tsani.

Kemudian pelanggaran ketiga dilakukan ketika Firli bertemu dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap Firli, KPK juga telah meminta pendapat keterangan ahli hukum dan ahli etik untuk membuktikan terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan. Satu di antaranya adalah Artidjo Alkostar selaku hakim agung waktu itu.

“Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman cctv, video, dan dokumen-dokumen terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK,” tambah dia.

Klarifikasi Soal Sidang Etik  

Saat dikonfirmasi terpisah, Calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri menjelaskan dugaan masalah etik yang dituduhkan kepada dirinya saat menjadi Deputi Penindakan KPK. Dugaan kode etik itu lantaran bertemu dengan TGB Zainul Majdi.

Pada 13 Mei 2018, dia mengakui bertemu dengan TGB saat masih menjadi gubernur NTB. Pertemuan tersebut dilakukan di lapangan tenis dalam kegiatan Danrem.

Dia pun menyebut, saat itu TGB belum menjadi tersangka. Kasus Newmont itu kata Firli masih tahap penyelidikan dan masih mengaudit kerugian negara.

“Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis, bertemu bukan mengadakan pertemuan, di dalam pasal 36 Pak, di situ disebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK, saat saya bertemu dengan TGB, TGB ini bukan tersangka dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka,” jelas Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

“Kawan-kawan dewan yang terhormat pasti mengkuti, tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi, dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar,” sebut Firli.

Saat ekspos kasus Newmont itu, Firli mengaku menjelaskan kepada pimpinan bahwa dirinya tidak ada konflik kepentingan dengan TGB.

“Putusan tuntunan saat itu terkait dengan saham penyertaan saham pemerintah daerah NTB ke PT Newmont itu disepakati supaya harus dilakukan audit, ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang audit,” jelasnya.

Ekspos menyimpulkan harus dilakukan audit. Kemudian audit di BPKP menyatakan audit dilakukan ke BPK karena Newmont pernah melakukan audit oleh BPK.

“Kebetulan yang hadir adalah pimpinan KPK langsung yaitu Pak Alexander Marwata, hasil ekspos di sana BPKP mengatakan coba dikoordinasikan dengan BPK karena audit PT Newmont pernah dilakukan oleh BPK, kita gelar lagi pak di BPK, jadi kalaupun TGB dan lainnya punya persoalan terkait dengan investasi saham itu masih jalan, tidak ada terpengaruh karena memang saya tidak pernah berbicara kasus dengan Pak TGB,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firli menegaskan dalam sidang etik bersama lima pimpinan menindak lanjuti keterangan di Pengawas Internal KPK. Rapat lima pimpinan pada tanggal 19 Maret 2019. “Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan tidak ada satupun pimpinan mengatakan bahwa saya melanggar, saya diperingatkan,” kata Firli.

Firli ungkap apa yang disampaikan beberapa pimpinan KPK ketika itu. “Pak F ubah style dan gaya hidup. Disebut juga dilarang menunjukkan keakraban dengan orang lain,” kata Firli.

“Ada Pimpinan bilang, ‘sesuaikan dnegan lingkungan pak Firli pertemuan itu biasa, tidak ada pelanggaran apapun, karena dilaksanakan di tempat umum dan itu bukan pertemuan,” jelasnya. (Angga-Dicky)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *