Dinilai Banyak Masalah, Petani Tolak Pengesahan RUU Pertanahan

Ilustrasi penggusuran lahan

Jakarta, (JAI).- Ribuan petani dari berbagai daerah akan menggelar aksi pada 24 September dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) sekaligus menolak pengesahan RUU Pertanahan. Pasalnya, RUU Pertanahan memuat ada sejumlah pasal yang dinilai bermasalah yang diduga dapat merugikan petani. Karena itu diminta agar pemerintah dan DPR tidak mengesahkan RUU Pertanahan tersebut.

Aksi tersebut akan diikuti 76 organisasi. Selain itu, akan ada massa dari gerakan buruh, gerakan perempuan, dan gerakan lingkungan yang direncanakan menggelar di dua titik, yakni Istana Negara dan gedung MPR/DPR RI. Hal Ini disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

Dewi Kartika, menyampaikan ada 5 poin permasalahan yang akan digugat ke pemerintah dan DPR, yaitu macetnya pelaksanaan reforma agraria, mandat yang belum berjalan mengenai Tap MPR No IX/2001, UU Pokok-pokok Agraria 1960, evaluasi satu tahun Perpres Reforma Agraria, dan abainya penyelesaian konflik agraria di semua sektor.

Selain itu, petani masih merasakan adanya perampasan tanah, penggusuran, dan kriminalisasi. Dewi juga meminta agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda karena dinilai berwatak liberal sehingga tidak berpihak kepada petani serta menolak kebijakan ekonomi, pertanian, dan peraturan hukum yang pro-korporasi serta menyengsarakan rakyat.

“Karena agenda reforma agraria dan konflik tanah itu juga tanggung jawab DPR MPR untuk mengevaluasi pemerintah. Mereka alpa tanggal 24 itu juga merupakan sidang paripurna terakhir. Dan selalu Menteri Sofyan Djalil selalu bilang itu akan jadi kado ulang tahun bagi petani tanggal 24,” ujarnya. “Justru kita melihat RUU Pertanahan meskipun digadang-gadang hanya melengkapi UU PA 1960 kenyataannya dari seluruh batang tubuh RUU Pertanahan ingin menggantikan peran UU PA. Itulah kenapa kita memastikan RUU Pertanahan tidak disahkan. Bahkan kita tolak dengan kualitas RUU yang buruk sekali,” kata Dewi.

Dia mengatakan rencana titik kumpul massa berada di Masjid Istiqlal yang dimulai pukul 07.00 WIB. Selanjutnya massa akan melakukan long march ke arah patung kuda Monas, Istana Negara, dan pada pukul 14.00 WIB massa akan bergerak ke arah DPR.

“Kami mengajak pada 24 September aksi damai karena situasinya sedang memanas, terutama di Jakarta, terutama terkait pembahasan RUU Pertanahan. Kami ingin pastikan peringatan Hari Tani Nasional dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu dengan situasi nasional,” kata

Dia memperkirakan akan ada 7.500 massa yang berasal dari serikat petani di berbagai daerah, di antaranya dari daerah Jawa Barat, Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Majalengka, Banten, Pemalang, Batang, dan Banjarnegara (Jawa Tengah).  “Sampai hari ini, ada estimasi 7.500 orang. Tapi kita masih lihat kondisi yang berkembang, tapi perhitungan terakhir sekitar 7.500,” ujarnya.

Terkait pasal yang dinilai bermasalah menurut Dewi sartika “Menurut kita ada 10 pokok masalah RUU Pertanahan. Salah satunya soal bab pemidanaan itu,” kata Dewi, di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

Dia mengatakan terdapat pasal karet yang berpotensi akan terjadi kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat dan masyarakat umum. Terutama yang diatur dalam bab Hak atas tanah Pasal 17 ayat 4, Bab Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS (Pasal 84), Ketentuan Pidana (Pasal 86 s/d. 94), dan Ketentuan Lain (Pasal 96).

Dewi menyebut RUUP akan memberi legitimasi hukum kepada aparat (PPNS dan polisi) untuk melakukan pemidanaan yang dipaksakan, termasuk pendekatan represif kepada petani atau masyarakat adat. Dengan begitu, akan memperparah korban kekerasan dan kriminalisasi masyarakat di wilayah konflik agraria atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah.

Dewi mengaku sudah berkirim surat kepada Kantor Staf Kepresidenan dan bertemu dengan sejumlah partai politik di DPR seperti Fraksi PDIP, PKB dan Gerindra untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan. Dia berharap RUU Pertanahan kembali disusun ulang jika pengesahan ditunda untuk dibahas pada DPR periode berikutnya.

“Tentu bahasa hukumnya pasti harus ditunda ya tidak ditolak. Soal nanti prolegnas ke depan 2019-2024 tentu kita ada tuntutan apabila dia masuk lagi menjadi prolegnas itu harus disusun ulang tidak lagi tambal sulam karena ini sudah tidak karuan RUU ini. Bayangkan dalam 1 bulan aja terus berubah, dan hanya tambal sulam hanya geser pasal dan ganti satu kata. Misalnya pasal pemidanaan yang berubah itu hanya dari barang siapa menjadi siapapun, kan lucu,” ujarnya.  (Dicky)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *