Bantuan Provinsi Di Desa Pingku Selama 4 Tahun Di Duga Bermasalah

Kab. Bogor (JAI), Dana yang di gelontorkan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintahan desa yang ada di Jawa Barat merupakan bentuk perhatian Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan prasarana di desa agar dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Namun ironis, ternyata masih saja ada oknum yang justru memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa mempedulikan bahwa perbuatannya itu telah merugikan masyarakat.

Hal ini terjadi di Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, dimana harapan pemerintah provinsi tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sempurna, karena menurut beberapa narasumber yang dapat dipercaya serta hasil pengumpulan data yang diperoleh tim Investigasi Jurnal Aktual Indonesia, anggaran bantuan dari Pemprov Jawa Barat sebesar  Rp 100 juta pertahunnya di duga bermasalah dan hal ini terjadi sejak tahun 2014 hingga 2018.

Informasi yang di dapat, bahwa di duga bantuan provinsi itu realisasi dan alokasinya tidak jelas dan bahkan tertutup untuk umum.

Salah satu narasumber yang enggan disebut namanya mengatakan, dirinya pun sempat ingin mempertanyakan tentang alokasi dana Banprov tersebut kepada pihak pemerintahan desa  setempat, terlebih lagi menurutnya pada tahun 2017 pembangunan di desa ini bukan hanya bersumber dari dana pemberian Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja, seperti contoh dana desa ( DD ) alokasi dana desa (ADD). “Jadi menurut saya seharusnya pihak pemerintah desa bisa memberikan penjelasan terhadap masyarakat nya tentang semua alokasi dana yang di dapatnya, baik nilai nya maupun penggunaan nya,”ungkapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Romli SH.MH, salah satu aktivis warga Indonesia anti KKN saat dimintai tanggapannya terkait dugaan persoalan dana bantuan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat  di desa Pingku mengatakan, sudah seharusnya pihak pemerintah desa transparan terhadap penggunaan dana yang ada baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Menurutnya, kalau memang di desa Pingku telah di duga terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam pengalokasian bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka dalam hal ini pihak Kejaksaan dan Kepolisian di harapkan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepala desa maupun siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana tersebut.

Romli pun menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan pihak Yudikatif agar segera melakukan tugas dan fungsinya untuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap jajaran pemerintah desa Pingku.

Hingga berita ini di terbitkan, tim Investigasi Jurnal Aktual Indonesia terus melakukan pengumpulan  bukti bukti dugaan permasalahan bantuan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014 hingga 2018 di desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor tersebut dan akan melakukan koordinasi dengan pihak yudikatif dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun unit TIPIKOR Polda Jawa Barat. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *