Alokasi Banprov Jabar Tahun 2017 di Jatimunggul Tercium Aroma Dugaan Penyelewengan

Indramayu (JAI), Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan anggaran dana pembangunan terhadap pemerintahan desa yang ada di Jawa Barat merupakan bentuk perhatian yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan prasarana di desa-desa sehingga diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Namun ironis, ternyata masih saja ada oknum yang justru memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa mempedulikan bahwa perbuatannya itu telah mengangkangi kebijakan yang tertuang dalam peraturan dan UU yang dibuat oleh Negara.

Seperti yang terjadi di Desa Jatimunggul Kec. Terisi Kab. Indramayu, dimana amanah Pemerintah Provinsi tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sempurna, sebab menurut beberapa narasumber yang dapat dipercaya serta hasil pengumpulan data yang diperoleh tim Investigasi Jurnal Aktual Indonesia, anggaran bantuan dari Pemprov Jawa Barat sebesar  Rp 150 juta di tahun 2017 di duga bermasalah dan disalahgunakan oleh Kuwunya sendiri, Rf.

Salah satu narasumber yang enggan disebut namanya mengatakan, dirinya pun sempat ingin mempertanyakan tentang alokasi dana Banprov tersebut kepada pihak pemerintahan desa  setempat, terlebih lagi menurutnya pada tahun 2017 pembangunan di desa ini bukan hanya bersumber dari dana pemberian Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja, namun termasuk dana desa ( DD ) alokasi dana desa (ADD).

“Menurut saya seharusnya pihak pemerintah desa bisa memberikan penjelasan terhadap masyarakatnya tentang semua alokasi dana yang di dapatnya, baik nilainya maupun penggunaannya,”ungkapnya.

Lucunya lagi, Rf, Kuwu Jatimunggul yang juga menjadi ketua AKSI (Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu) Kec. Terisi, ketika dikonfirmasi via seluler terkait pengalokasian Banprov Tahun 2017 di desanya mengatakan bahwa dirinya lupa dialokasikan kemana dana tersebut.

“  Saya lupa untuk apa dana tersebut, Renovasi Desa atau untuk jalan Desa, saya lupa lagi,” ucap Rf.

Sementara itu ditempat terpisah, Romli SH.MH, salah satu aktivis warga Indonesia anti KKN saat dimintai tanggapannya terkait dugaan persoalan dana bantuan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat  di Jatimunggul  mengatakan, sudah seharusnya pihak pemerintah desa transparan terhadap penggunaan dana yang ada baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Menurutnya, kalau memang di Jatimunggul  telah di duga terjadinya penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam pengalokasian bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, maka dalam hal ini pihak Kejaksaan dan Kepolisian di harapkan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepala desa maupun siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana tersebut.

Romli pun menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan pihak Yudikatif agar segera melakukan tugas dan fungsinya untuk pemanggilan dan pemeriksaan terhadap jajaran pemerintah desa Jatimunggul.

Hingga berita ini di terbitkan, tim Investigasi Jurnal Aktual Indonesia terus melakukan pengumpulan  bukti bukti dugaan permasalahan bantuan Provinsi Jawa Barat di Jatimunggul tersebut dan akan melakukan koordinasi dengan pihak yudikatif dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun unit TIPIKOR Polda Jawa Barat. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *