Buruh dan Honorer K2 Bergabung Demo di Gedung MPR/DPR RI

massa buruh menggelar demo di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, 2 Oktober 2019

Jakarta, (JAI).- Sekitar 30.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Massa honorer k2 yang bergabung dalam aksi demo buruh hari ini, Ribuan massa buruh dari berbagai elemen memadati Jalan Gatot Subroto di depan Restoran Pulau Dua, atau sekitar 200 meter dari gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu siang. 2 Oktober 2019.

Mereka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya untuk anggota DPR RI yang baru saja dilantik, terkait isu-isu menyangkut kesejahteraan buruh seperti tolak upah murah hingga soal tingginya iuran BPJS kesehatan. Massa buruh menyuarakan sejumlah isu buruh kepada wakil rakyat. “Massa kita yang datang diperkirakan 20.000 orang sampai 30.000 orang dari beberapa daerah,” kata Penanggung jawab aksi dari KSPI, Eddy Kuncoro kepada pers

Massa buruh dari 10 provinsi baru mulai bergerak ke gedung DPR/MPR sekitar pukul 10.00 WIB, setelah semua berkumpul.  “Maka itu kita bingung juga karena untuk menuju ke DPR kabarnya sudah ditutup. Paling kita kumpul di parkir timur, nanti akan long march mendekati DPR sekitar jam 10. Sambil menunggu massa yang lain,” katanya.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.  “Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan,” ujar Iqbal.

Massa Honorer K2

Ketua Umum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Edi Kurnadi alias Bhimma, menyebut sekitar seribu anggotanya yang bergabung dengan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka akan melakukan aksi demo dari gedung DPR RI, berlanjut  ke Istana Negara.

Bhimma mengungkapkan, ada tiga tuntutan utama honorer K2 yang disampaikan dalam aksi tersebut.  Pertama, mendesak pemerintah untuk menerbitkan Keppres pengangkatan honorer K2 seluruh Indonesia menjadi PNS. Kedua, mendesak pemerintah menerbitkan PP pengangkatan honorer K2 Indonesia menjadi PNS. Ketiga, mengesahkan RUU ASN sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 Indonesia jadi PNS.

“Jika tuntutan itu tidak direalisasikan pemerintah, kami akan menempuh jalur lainnya yaitu lewat judicial review UU ASN ke Mahkamah Konstitusi,” kata Bhimma kepada wartawan di Jakarta,  Rabu (2/10/2019).

Dia mengakui, keikutsertaan AHN dalam demo buruh hari ini menjadi pro kontra di kalangan honorer K2. Meskipun ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang nyinyir.  Namun, bagi Bhimma, perjuangan AHN untuk kepentingan honorer K2 seluruh Indonesia. Bukan hanya untuk pengurus maupun anggota AHN.  “Kami berjuang untuk seluruh honorer K2. Nama forum boleh beda tapi visi misi tetap sama yaitu jadi PNS,” tegasnya.

Polri sebut Demo Buruh Tertib  

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengapresiasi demonstrasi damai dan tertib “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat saya dari buruh yang datang sangat banyak, tapi kegiatan tertib,” kata Kapolda Metro Jaya kepada massa buruh di Jakarta, seperti dikutip Antara. Kapolda menyampaikan apresiasinya dari atas mobil komando buruh.

Dia mengatakan cara penyampaian aspirasi tertib yang dilakukan buruh patut dicontoh elemen masyarakat lain. “Kita semua punya hak menyampaikan aspirasi dan itu diatur undang-undang. Hari ini buruh menunjukkan kepada seluruh masyarakat tentang cara-cara menyampaikan aspirasi yang benar dan tertib,” kata dia. (Angga-)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *