Diluar di Ibu Kota, Pergerakan Buruh Berdemontrasi di 10 Daerah

Dok Demontrasi Buruha, Rabu, 2 Oktober 2019

Jurnalaktualindonesia.com.- Aksi buruh bukan hanya di Ibu Kota, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut aksi demo buruh pada Rabu (2/10) digelar serentak di 10 daerah.

Salah satunya aksi buruh di Jawa Barat hari ini, terkonsentrasi di Gedung Sate Bandung, Ribuan buruh yang tergabung ke dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) menggelar unjuk rasa menolak rencana pemerintah pusat yang akan merevisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh juga menentang revisi UU KPK.

Demonstrasi digelar di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (2/10). Unjuk rasa dihadiri elemen buruh seperti KSPI, Serikat Pekerja Metal Indonesia, Asosiasi Pekerja Indonesia, Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Energi Minyak dan Pertambangan, Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, Komite Aksi Transportasi Online, dan guru honorer dari elemen PGRI.

Sebelum demonstrasi dimulai, peserta aksi berkumpul di Monumen Perjuangan Kota Bandung sejak pukul 10.00 WIB. Mereka kemudian melakukan aksi jalan kaki menuju Gedung Sate. Imbasnya, lalu lintas di sekitar Gedung Sate dialihkan ke jalur lain.

Koordinator ABJ Ajat Sudrajat menyampaikan sedikitnya 4.500 buruh akan ikut dalam aksi tersebut. “ABJ dengan sangat terpaksa kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kepentingan buruh,” kata Ajat.

Dalam aksi kali ini, menurut Ajat, pihaknya menuntut sejumlah tuntutan yang bersifat nasional dan lokal. Di antaranya, menolak revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menuntut dihapuskannya PP 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Adapun terkait dengan isu lokal Jawa Barat, Ajat menyebut rekan-rekan buruh menyuarakan penolakan terhadap sistem magang dan penolakan terhadap upah murah. Karena hal itu, lanjut Ajat, berkaitan dengan upah minimum di Jawa Barat tahun 2020 dan dampak dari program Citarum Harum.

Karena itu, Ajat bersama aliansi buruh mendorong dan meminta DPRD serta Gubernur Jabar untuk membuat Perda tentang ketenagakerjaan yang lebih baik agar bisa melindungi dan mengedepankan kepentingan buruh serta pengusaha. Pasalnya, Ajat menilai Perda yang saat ini ada tidak lebih baik ketimbang Undang-Undang yang ada sebelumnya.

“Bahwa gubernur telah menyatakan pencabutan terhadap Pergub No 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat, namun demikian secara tertulis atau resmi ternyata pencabutan itu tidak ada. Pergub tersebut sudah tidak relevan untuk diberlakukan pasca dikeluarkannya Permenaker No 15 2018 tentang upah minimum,” ujarnya.

Kisaran 30.000 kalau dari Jabodetabek. Karena ada serentak di 10 Provinsi, ada di Jawa Barat di Gedung Sate, di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Gorontalo, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Demikian diterangkan Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono, Rabu (2/10/2019).

Di Jakarta sendiri, ia memperkirakan bakal ada 30 ribu orang yang mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (2/10). Seluruh aksi tersebut menyuarakan tiga tuntutan serupa antara lain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, menolak penaikan juga BPJS Kesehatan dan menagih janji Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perppu tentang Pengupahan.

“Kami menolak revisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kemudian menagih janji Presiden Jokowi untuk merevisi PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Pengupahan,” tegas Kahar lagi.

Ia menambahkan para buruh juga akan menyuarakan tuntutan lain seperti menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), beberapa RUU bermasalah lainnya, menolak kriminalisasi aktivis, dan penyelesaian permasalahan Papua.

“Kami akan mengingatkan anggota DPR yang baru agar lebih akomodatif memenuhi kepentingan rakyat. Kami minta agar perwakilan anggota DPR menemui kami juga agar mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan kami,” kata dia.

Kahar memastikan aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai. Ia pun meminta kepolisian untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Ia juga meyakinkan bahwa penyampaian pendapat secara terbuka ini bermaksud murni menyuarakan kepentingan buruh.

“Bagi buruh bagi KSPI ini bukan aksi pertama kali, sudah berkali-kali, jadi ini terkoordinir dan murni menyuarakan kaum buruh. Dan kami juga menyayangkan tindakan represif aparat terhadap elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya,” pungkas dia.

Sementara kepolisian memperkirakan massa aksi di depan DPR mencapai 1.500 orang. Polisi menyiagakan 6.000 pasukan untuk di Gedung DPR/MPR.

“Kalau total ada 16.400 Polri dan 7.800 TNI, 570 Pol-PP dan 100 Pamdal,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Selain di Gedung DPR/MPR, penjagaan juga dilakukan di kawasan sekitar Istana Negara, pusat-pusat perekonomian, objek vital nasional dan sejumlah jalur lalu lintas utama. (7o3Rn4L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *