Pengurus Honorer K2 Berharap Aspirasi PHK2I Masuk Legislasi Revisi UU ASN

Gedung Nusantara DPR/MPR RI

Jakarta, (JAI).- Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih muncul di sela-sela pelantikan Anggota DPR RI periode 2019-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.  Titi berharap anggota DPR periode 2019-2024 agar mempercepat pembahasan dan pengesahan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Kalua sebelumnya, kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer K2 masih tetap pada tiga opsi. Pertama, ikut tes CPNS bagi honorer K2 berusia 35 tahun ke bawah dan sesuai formasi jabatan. Kedua, kalau tidak lulus bisa ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Bagi honorer K2 tua ( di atas 35 tahun) dan sesuai formasi jabatan diarahkan ikut tes PPPK. Ketiga, bila tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, honorer K2 dikembalikan ke daerah sebagai pemberi kerja.

“Sampai saat ini masih pada tiga opsi tersebut. Belum ada perkembangan apa-apa. Pilihannya ya tes CPNS atau PPPK atau dikembalikan ke daerah,” kata Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK Prof. Agus Sartono sewaktu lalu.

Nah, kata Agus, tiga kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI. Untuk opsi satu dan dua sudah dijalankan. Sedangkan opsi ketiga belum karena untuk PPPK masih berproses.

Memang dari 439 ribuan honorer K2, baru sekitar 58 ribu yang terakomodir (8 ribuan CPNS, 50 ribuan PPPK tahap I). Ini akan diselesaikan bertahap sampai 2024, Setelah 2024, menurut   Agus, tidak ada lagi honorer. Kalaupun ada yang belum terselesaikan, diserahkan ke pemda.

Titi Purwaningsih hadir di sela-sela pelantikan Anggota DPR RI periode 2019-2024 bersama wakilnya, Karno, pengurus PHK2I DKI Jakarta Nur Baitih, serta Korda Kota Bekasi Moehammad Fikri.

Titi menyampaikan harapannya kepada DPR RI periode yang baru ini untuk segera menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai di periode 2014-2019, yakni program legislasi nasional (Prolegnas). “Salah satunya adalah yang kami harapkan revisi UU ASN. Ini adalah PR yang besar, karena sudah ada surpresnya, sudah menjadi prioritas prolegnas, otomatis ini harus segera diselesaikan,” kata Titi.

Dia menegaskan bahwa penyelesaian revisi UU ASN penting, karena menyangkut nasib honorer K2 yang berburu dengan usia. Pasalnya, mayoritas dari mereka sudah tua, usia di atas 35 tahun.  “Karena itu, mohon untuk anggota DPR RI yang baru, segeralah PR ini selesaikan,” tukas Titi.

Selain itu, PHK2I juga akan mengirimkan surat audiensi kepada ketua komisi II, ketua baleg hingga ketua DPR yang baru, guna mengingatkan bahwa mereka punya PR yang belum selesai. “Artinya kami berdiri di sini, kami menunjukkan bahwa kami konsisten terhadap pekerjaan kami. Kami konsisten kepada negara ini, tidak ada di dalam benak kami untuk inkonsisten. Artinya kami setia dan benar-benar sampai hari ini masih mengabdi,” tandas Titi.

Aspirasi PHK2I Revisi UU ASN

Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir ketentuan honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS meski usia di atas 35 tahun. “Semoga legislator di periode 2019-2024 lebih keras mendorong pemerintah agar revisi UU ASN segera disahkan. Karena hanya melalui revisi undang-undang tersebut masalah honorer K2 bisa terselesaikan tanpa batasan usia dan instansi,” terang Titi

Dia menegaskan, sejak awal tetap komitmen berjuang agar honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS, bukan sebagai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya saja, seleksi PPPK hanya sebuah proses yang memang harus dijalani. Kalau menolak PPPK, itu sama saja menentang pemerintah.

“Kenapa harus honorer K2 terus yang dikorbankan. Padahal kami benar-benar mengabdi. Kami bukan barang mainan yang sewaktu-waktu juga punya batas kesabaran. Itu sebabnya, seluruh harapan honorer K2, kami gantungkan ke legislator baru,” tuturnya.

Pengurus PHK2I singgung THT DPR   

Diberitakan, Dirut Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Iqbal Latanro menyebut tabungan pensiun dan tabungan hari tua (THT) diberikan kepada 556 anggota DPR dan 116 DPD RI.

Menyinggung hal tersebut, Pimpinan PHK2I perempuan berkerudung itu merasa heran dengan pemberian Tabungan Hari Tua (THT) kepada pensiunan DPR dan DPD periode 2014-1019 yang totalnya mencapai Rp 7,5 miliar. Itu belum termasuk uang pensiunan bulanan.  “Honorer K2 ada yang 35 tahun mengabdi, boro-boro dapat pensiun. Dikasih ucapan terima kasih saja tidak. Dilupakan begitu saja,” katanya.

Titi menilai, pemerintah sepertinya berat mengeluarkan uang untuk honorer K2. Padahal nyata-nyata bekerja dan membantu pemerintah. “Aneh sekali, apa karena kami rakyat kecil jadi tidak diperhitungkan,” ucapnya.

Senada itu Korwil PHK2I Maluku Utara Said Amir mengaku sedih melihat pensiunan DPR dan DPD bisa mendapatkan dana pensiun serta THT yang banyak.  “Kami honorer jadi pengemis di negeri sendiri. Teganya wakil rakyat yang tidak peduli rakyat. Sebaiknya uang pensiun DPR dan DPD untuk rakyat saja,” cetusnya.

Sementara Korwil PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono mengatakan, betapa sengsaranya nasib honorer. “Ngeness, nelongsoo, ba yak honorer K2 yang pensiun dengan status honorer tapi tidak dapat apapun. Bahkan mereka itu sudah mensubsidi pemerintah,” tuturnya.

Negara ini, lanjutnya, sudah zalim kepada honorer K2 karena membayar upah dengan nilai yang tidak manusiawi. Dan, herannya selama bertahun-tahun dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. (7o3Rn4L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *