Dana Alokasi Khusus Kelompok Tani Sarroanging Terkatung-Katung

BANTAENG – jurnalaktualindonesia.com- Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumur Bor Bantuan kelompok Tani Sarroanging terkendala penyelesaiannya,
dikarenakan ada pihak yang mengklaimnya, sehingga bantuan DAK Sumur Bor untuk Kelompok Tani Sarroanging Desa Mappilawing, sampai saat ini belum rampung dan ironisnya ada oknum salah satu mantan Anggota Dewan yang meminta jatah.

Menurut katerangan yang didapat oleh salah seorang ketua kelompok Tani Sarroanging, Daeng Baring saat di konfirmasi Tim investigasi Jurnal Aktual Indonesia dikediamannya di Desa Mappilawing dia mengatakan,” pekerjaan DAK Sumur Bor bantuan Pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan ini belum di selesaikan, pasalnya oknum mantan Anggota Dewan masih terus meminta uang sebanyak tiga puluh lima juta di pencairan kedua, makanya sampai saat ini pekerjaan saya belum selesai lantaran mantan Anggota Dewan masih tetap mengklaim “kalo bantuan ini adalah aspirasinya” yang dia titip di pertanian untuk di berikan ke kelompok Tani saya”, jelas Daeng Baring ,( 25/11/2019).

Lebih lanjut Daeng Baring menjelaskan”, dana tahap pertama sebesar tiga puluh juta itu dia ambil, ini sama saja saya hanya pormalitas , Kelompok Tani saya dapat bantuan dari pusat sementara yang ambil uangnya mantan Anggota Dewan”,ungkap Daeng Baring,selaku Ketua Kelompok Tani.

Menyikapi hal ini ketua LSM TKP Aidil Adha Bantaeng angkat bicara dan meminta kepada Dinas Pertanian agar tegas mengambil sikap kasihan petani, ini jelas bahwa DAK bantuan untuk petani adalah dana yang bersumber dari APBN bukan APBD jadi tidak ada hubungannya dengan Anggota Dewan di Bantaeng karna ini bantuan murni APBN bukan APBD”, ungakapnya.

Dan kami menganggap Dinas Pertanian tidak bisa dan tidak mampuh menyelesaikan persoalan ini, karna sejak dari awal sampai saat ini masalah tersebut belum juga selesai, bahkan pekerjaan tersebut di hentikan hanya karna oknum mantan Anggota Dewan tersebut salah kapra, dan tetap ngotot mau mengambil alih kegiatan petani.

kami berharap kepada Kementrian Pertanian agar menindak tegas Dinas Pertanian Bantaeng yang tidak mampuh menyelesaikan masalah pada kegiatan bantuan pusat yang di klaim sebagai kegiatan Aspirasi DPRD Kabupaten, dan meminta kepada PPTK kegiatan agar mengambil sikap jangan hanya duduk manis di kantor, agar pekerjaan pengeboran ini tidak terkatung katung dan kedepan tidak ada lagi pembodohan terhadap kelompok Tani penerima bantuan.

jika kasus ini tidak bisa di selesaikan oleh pihak pertanian maka kami dari LSM TKP bantaeng akan meminta kepada pihak Hukum agar melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap PPTK kegiatan, karna kami menduga ada main mata pihak pertanian dan mantan anggota dewan untuk merampas hak kelompok tani penerima bantuan”,ungkapnya.

Sampai berita ini diterbitkan tim investigasi JAI belum mengkonfirmasi kepada oknum mantan Anggota Dewan dan kepada Dinas Pertanian, dan timpun masih akan terus menggali informasi kepada pihak-pihak yang yang terlibat didalamya demi untuk keberimbangan berita.

(Agus JAI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *