LSM TKP Tantang Kejari Bantaeng Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Korban Kebakaran di BPBD

BANTAENG – jurnalaktualindonesia.com-Mandeknya penelusuran dugaan penyalahgunaan dana bantuan korban bencana kebakaran tahun 2017-2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantaeng dipertanyakan masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk Transparansi Kinerja Pemerintahan (TKP).

Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng sejak menangani kasus dugaan penyalahgunaan uang negara itu, tidak memperlihatkan keseriusannya. Akibatnya, proses hukum kasus itu terkesan jalan ditempat alias mandek.

“Terkadang kami merasa heran, kok bisa lembaga hukum sekelas Kejaksaan langsung memvonis kalau kasus tidak bisa dilanjutkan karena uang negara sudah kembali. Apa sedangkal itu pemahaman tentang Undang-undang korupsi. Atau haruskah kami menggurui,” ungkap Aidil Adha, Ketua LSM TKP,

Aidil membeberkan, berdasarkan fakta di lapangan saat dilakukan investigasi oleh penyidik seksi intelijen kejari Bantaeng yang dipimpin Kasi Intel Budi setyawan, serta melibatkan LSM TKP, telah mencatat dan mendengar langsung pengakuan sejumlah korban bencana yang tidak menerima haknya.

Belum lagi, lanjut dia, adanya dugaan penggandaan Surat Keputusan (SK) bagi penerima bantuan. Begitu juga dugaan kalau dana bantuan tersebut di bawa pulang ke rumah dan belakangan kemudian di laporkan dana tersebut hilang.

“Apakah dugaan tersebut bukan termasuk perbuatan atau ada niat jahat dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan uang negara. Terus apa gunanya SK di terbitkan kalau tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tantang Aidil.

Aktivis ini juga mengaku tidak habis pikir, Katanya uang sudah dikembalikan tapi tidak jelas dikembali kemana. Apakah perbuatan ini tidak termasuk bagian dari perbuatan yang sudah melanggar Hukum atau adanya permufakatan jahat.

Bukan apa-apa, dalam kasus ini juga dikuatkan adanya pengakuan sejumlah staf BPBD saat di undang klatifikasi di kantor kejari Bantaeng beberapa bulan lalu. Dihadapan Kasi intel, mereka mengakui semua perbuatannya. Bahkan ada yang harus meneteskan air mata karena menyesali perbuatannya.

“Dengan fakta-fakta ini, tidak ada alasan bagi Kejari Bantaeng untuk tidak melanjutkan proses hukum kasus itu. Kalaupun dihentikan, maka penyidik harus menjelaskan secara ilmiah bukan karena faktor suka atau tidak,” sebut Aidil.

Diapun menuding kepala BPBD sewenang-wenang dan memanfaatkan nama korban untuk mencairkan dana bantuan bencana itu untuk dinikmati secara pribadi ataupun kelompok.

“Jika kasus ini tidak ditindaklanjuti, maka patut diduga ada kongkalikong alias main mata oknum Kejari dengan oknum BPBD Bantaeng untuk menghentikan kasus ini,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Kejati Sulsel ataupun Asisten Jaksa muda pengawas (Jamwas) Kejagung dapat mengevaluasi kinerja kepala Kejari Bantaeng.

(Agus JAI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *