Terkait Dugaan Pengancaman, Kades Abung Jayo Akan Dilaporkan Ke Polisi

Lampung Utara (JAI),

Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesa ( PWRI ) Lampung Utara memberikan kuasa hukum kepada DR.M.Yaman,SH,MH, Dewan penasehat sekaligus Bidang Advokasi LBH Penegak Hukum, untuk melakukan pendampingan hukum terkait adanya laporan dugaan pengancaman dan pelanggaran UU Pers No 40 Tahun 1999 terhadap M, Kepala Desa Abung Jayo,Kecamatan Abung Selatan,Kabupaten Lampung Utara.

Baca Juga : Kades Abung Jayo Ancam Wartawan

Penandatangan MoU surat kuasa dilakukan oleh Sekretaris PWRI kepada LBH Penegak Hukum, di Sekretariat PWRI jalan Pahlawan, Sabtu (18/4/2020).

Ketua DPC PWRI, Donimansyah, mengatakan, upaya ini di lakukan demi kenyamanan para anggotanya dalamnya mengawal proses laporan tersebut, agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya ketika masuk ke dalam ranah persidangan.

” Hari ini kami telah memberikan kuasa kepada LBH Penegak Hukum yang di Nahkodai bapak DR.M.Yaman,SH.MH, karena memang beliau masuk dalam struktur kepengurusan Organisasi PWRI, menjabat sebagai Dewan penasehat sekaligus Bidang Advokasi, ini kami lakukan demi kenyamanan dalam mengawal proses Laporan tersebut sampai kepersidangan. Semua proses pengawalan terkait laporan kepala Desa Abung Jayo sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak DR. M Yaman,” Ungkapnya.

Hal tersebut dipertegas oleh Sekretaris PWRI, Hartoni yang mengatakan bahwa upaya ini di lakukan guna menegakan supremasi hukum terhadap Jurnalis, agar kedepannya tidak ada lagi intimidasi atau hal buruk lainnya ketika sedang menjalankan tugas.

“Wartawan sudah dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika wartawan dihalangi dalam melakukan tugasnya, maka sudah ada ancaman pidana dan denda terhadap pelaku. Jika wartawan mendapat perbuatan tidak menyenangkan dalam mencari berita, maka pasal berlapis bisa di terapkan kepada pelaku, selain undang-undang pers, seperti KUHP dan undang-undang lainnya juga bisa diterapkan polisi kepada pelaku yang menghalangi wartawan dalam bertugas,” tegasnya.

Di tempat yang sama, LBH Penegak Hukum DR.M.Yaman SH.MH, menyampaikan, Dirinya akan mengirimkan surat kepada Polres Lampung Utara, bahwa Laporan Kades Abung Jayo sudah di kuasakan kepada dirinya dan pihaknya akan melakukan komunikasi kapada penyidik atau Kasat Reskrim.

” Penanda tanganan MoU (surat kuasa, Red) ini sebagai penguat untuk pendampingan laporan kades tersebut, di sini saya memang masuk di dalam struktur organisasi PWRI jadi sudah kewajiban saya dalam mengawalnya, setelah ini saya akan mengirimkan surat ke Polres Lampung Utara untuk memberitahu sebagai kuasa hukum, kasus ini akan saya kawal hingga sampai putusan hukum di pengadilan,” Tutupnya. (PWRI/Hamdi BA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *