Terkait Banprov TA 2019, Polda Jabar Wajib Periksa BPBD Kab. Tasikmalaya

Kab. Tasikmalaya (JAI),

Terkait dengan bantuan Provinsi (Banprov)  tahun anggaran 2019 yang di berikan oleh Pemprov Jawa Barat kepada Badan Penanggulangan Bencana ( BPBD) Kabupaten Tasikmalaya terendus aroma ketidak beresan yang diduga kuat berpotesi penyelewengan.

Hal ini terkuak setelah tim wartawan  melakukan investigasi dilapangan serta pengumpulan data-data dan laporan dari beberapa narasumber yang dapat dipercaya.

Adapun anggaran yang di berikan kepada BPBD Kab. Tasikmalaya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun 2019 itu terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan relawan santri siaga bencana tahun 2019 dengan besar bantuan Rp.500 juta.

Anggaran kedua tentang Pelatihan pemulihan kondisi psikologis masyarakat bagi relawan dengan besar bantuan senilai Rp.500 juta.

Ketiga, pelatihan pertukangan dalam upaya peningkatan kapasitas relawan pasca bencana dengan nilai bantuan sebesar Rp.500 juta.

Sedangkan keempat adalah kegiatan pembangunan desa tangguh bencana dengan bantuan sejumlah Rp.500 juta.

Ketika tim Wartawan mengkonfirmasi masalah alokasi dana tersebut apakah sudah sesuai dengan sasaran, pihak BPBD Kab. Tasikmalaya terkesan tidak transparan dan enggan untuk memberikan penjelasan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengapa harus ditutupi ?

Permasalahan diatas menarik perhatian Rangga, SH., MH. salah seorang pengamat dan penggiat anti korupsi nasional yang dengan tegas mengatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik harus ditegakkan dan dirinya mengharapkan bagi  Aparat penegak hukum dalam hal ini unit Tipikor Polda Jabar agar segera melakukan penyelidikan atau bahkan pemanggilan dan pemeriksaan baik terhadap kepala BPBD nya selaku PA maupun kepala seksi yang ada di BPBD selaku PPK dan PPTK nya.guna pertanggungjawaban tentang penggunaan anggaran bantuan provinsi tersebut.

“Dari besarnya serta pengelolaan dana APBD Provinsi Jawa Barat yang di berikan kepada BPBD Kabupaten Tasikmaya tersebut patut di curigai telah adanya dugaan tindak pidana korupsi, Polda Jawa Barat diharapkan wajib melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dan akurat dalam hal ini, sangat di harapkan pihak Polda Jabar dalam waktu dekat ini segara melakukan pemeriksaan baik terhadap kepala BPBD kabupaten tasikmalaya selaku Pengguna Angaran ( PA ) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK,” Tandasnya.

Sampai berita ini di terbitkan, tim investigasi juga terus melakukan penggalian informasi dan pengumpulan data atas adanya dugaan keterlibatan oknum partai politik dalam bantuan provinsi tahun anggaran 2019 untuk BPBD Kabupaten Tasikmalaya, selain itu juga dan tim investigasi terus melakukan koordinasi dengan pihak yudikatif sebagai bahan pemberitaan selanjutnya. (RS)

1 thought on “Terkait Banprov TA 2019, Polda Jabar Wajib Periksa BPBD Kab. Tasikmalaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *