KPK Tahan Direktur PT HTK

Jakarta (JAI) – KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono , tersangka dugaan suap kepada mantan anggota DPR periode 2014-2019 Bowo Sidik Pangarso.

Tersangka akan menjalani masa tahanan selama 20 hari mulai kemarin hingga 15 Juli 2020. “Penahanan tersangka ini terkait perkara kerja sama pengangkutan bidang pelayaran.

Diawali pada kegiatan (operasi) tangkap tangan (OTT) pada 28 Maret 2019,” ujar Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Lili mengatakan TAG sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Oktober 2019. Hal ini merupakan pengembangan perkara yang melibatkan Bowo Sidik sebagai pihak penerima suap atau fee.

Dari hasil OTT 28 Maret 2019, KPK menangkap tiga orang, yakni Bowo Sidik, Direktur Marketing PT HTK Asty Winasti, dan pihak swasta lain. Bowo dan Asty sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Seorang yang swasta masih dalam proses hukum kasasi,” tambah Lili. *TAG diduga meminta bantuan Bowo agar PT HTK kembali digunakan untuk distribusi pupuk.

Bowo kemudian bertemu Asty untuk membahas pengaturan supaya PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal. Pertemuan itu dilaporkan Asty kepada TAG yang menggelar pertemuan dengan Bowo, termasuk Asty untuk menyepakati kerja sama sewa kapal yang sempat terhenti pada 2015.

Pada pertemuan itu, Bowo meminta fee. Taufik akhirnya membahas permintaan Bowo dengan internal manajemen. Hasilnya, PT HTK menyanggupi permintaan fee tersebut. Pada 26 Februari 2019, dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara PT Pilog dan PT HTK.

Salah satu materi nota kesepahaman itu ialah penyewaan jasa kapal PT Pilog kembali menggunakan kapal milik PT HTK.

Setelah ada nota kesepahaman, fee Bowo kemudian direalisasikan dengan catatan dituangkan dalam perjanjian PT HTK dan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran.

Bowo meminta PT HTK membayar uang muka Rp1 miliar sesuai perjanjian dalam nota kesepahaman antara PT HTK dan PT Pilog. “Diduga telah terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepda Bowo Sidik, yaitu sebesar US$59.587 pada 1 November 2018, kemudian sebesar US$21.327 pada 20 Desember 2018.

Setelah itu, sebesar US$7.819 pada 20 Februari 2019 dan Rp89,449 juta pada 27 Maret 2019,” terang Lili. TAG disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(RED)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *