Negara tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak buktikan kerja

Jakarta – Aktivis 98 yang juga Ketua DPP Hanura Hengki Irawan mengatakan, bahwa negara tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak bisa membuktikan kerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Hengki, saat merespon pidato kritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kekecewaanya atas kinerja para Menteri Kabinet dalam menghadapi krisis akibat Corona.

“Indonesia tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak buktikan kerja. Tidak boleh ada kementerian yang berhubungan dengan kesehatan tidak punya gagasan terobosan bersama kepala daerah untuk atasi Covid-19 dan hanya tergantung pada Gugus Tugas,” kata Hengki melalui keterangan tertulisnya, Kamis (02/6/20).

“Tidak boleh kementerian sektor perekonomian, UMKM melempem tanpa gagasan mendasar soal terobosan- terobosan kreatif produktif ditengah Covid-19. Jangan biarkan krisis melemahkan Indonesia,” sambung Hengki.

Dengan demikian, Hengki menilai, kritik Presiden Jokowi kepada jajaran kabinetnya yang dinilai biasa- biasa saja dalam situasi pandemik COVID-19 merupakan hal tepat.

“Dalam situasi krisis diperlukan gagasan dan tindakan serta juga kebijakan negara yang ekstraordinary. Hal itu bisa diusulkan oleh para menteri,” tutur Hengki.

Meski demikian, Hengki menyerahkan, keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Menurut Hengki, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

“Soal diperlukan atau tidaknya reshuffle. itu sepenuhnya prerogratif Presiden kepada kabinetnya, Jika Presiden melihat ada sisi kementerian yang lemah tidak membuktikan kinerja silahkan saja di reshuffle,” papar Hengki.

“Jika ada Kementerian yang menunjukan kinerja, tentu ada ya, khususnya menteri yang melakukan terobosan out of the box dan cenderung berani keluar dari status quo atau kemapanan lama, dan memperjuangkan kepentingan negara dan bekerja untuk rakyat, maka harus mendapat apresiasi dan dipertahankan.”

“Yang penting Isue resuffle jangan sampai dijadikan azas manfaat pihak-pihak di luar Presiden untuk menjatuhkan menteri tertentu tanpa penilain kinerja secara objektif atau hanya untuk kepentingan oportunistik kelompok (oligarki) semata bukan karena alasan kepentingan rakyat.” Pungkas Hengki.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *