Proyek Pembangunan Tower BTS Bojong Melati Diduga Kuat Belum Kantongi IMB

Rancaekek (JAI), Proyek pembangunan Tower Base Tranceiver Station (BTS) di Kp. Bojong Melati Rw 07 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, di duga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun sudah melakukan aktifitas pembangunan tower BTS.

Dari hasil pantauan tim wartawan dilokasi, disamping belum memiliki IMB, Pelaksanaan pembangunan tower BTS tersebut tampak tanpa memperhatikan Keselamatan Keamanan Kerja (K3).

Seperti yang dilansir tim media trans.id, proyek pembangunan tower BTS jaringan Smartfren sudah berjalan dan kontruksi tower sudah naik ke atas dan dalam pelaksanaan proyek tersebut di duga mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pasalnya, para pekerja proyek bekerja tanpa memakai alat pengaman kerja yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan mereka.

Ketika awak media mau melakuka konfirmasi ke pihak pelaksana atau penanggung jawab dilapangan, tidak satupun yang berada di tempat.

Akhirnya, saat di konfirmasi melalui telepon celuller, Jaka selaku penanggung jawab mengatakan, terkait izin sudah ada dan mengenai K3 pun sudah dilaksanakan.

“ saya posisi lagi di luar,” kata Jaka dengan singkat.

Ditempat yang berbeda, Camat Rancaekek, Drs. Baban Banjar, mengatakan, Proyek Tower BTS itu belum ada IMB nya kenapa sudah berjalan ?.

“Proyek itu baru beres SKKR nya. Sedangkan SKKR itu izin tata ruang saja, untuk IMB belum ada seharusnya tidak boleh jalan dulu sebelum ada IMB,” tegasnya.

Pernyataan Camat diatas dipertegas lagi oleh Kanit Pol PP. Kecamatan Rancaekek, Susanto S.H bahwa secara aturan setelah ada SKKR bangunan di kerjakan setelah 50 persen tinggi bangunan harus ada surat rekomondasi IMB, kalau belum ada IMB tidak boleh dilanjutkan dulu. Apabila tidak memiliki IMB dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dalam Perda no 16 tahun 2009, pasal 16 ayat 2, setiap kegiatan mendirikan bangunan di kabupaten bandung wajib memiliki izin.

“Dan pasal 103  ayat 1, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 16, akan dikenakan sanksi administrasi dan pada ayat 2, dikenakan sanksi peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan denda,”Tegas Susanto S.H. (Emur Permadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *