Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Abah Okon Menduga Kades Sukamanah Terkesan Menghindar Selesaikan Kasus Penyerobotan Tanah

Kab. Bandung (JAI),   Niat baik tim ahli waris  Abah Okon bin Nurhafi untuk melakukan musyawarah terkait permasalahan sengketa dugaan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab akhirnya gagal dan merasa kecewa karena Kepala Desa Sukamanah tanpa pemberitahuan malah pergi dengan alasan ada rapat di provinsi Jabar, Senin (20/7/2020).

Menurut Kuasa Hukum ahli waris Abah Okon bin Nurhafi, JP Hans Djuhana Agustian S.H  saat dimintai keterangannya mengatakan dirinya sangat kecewa sekali dengan tidak hadirnya kepala desa dalam melayani hak masyarakatnya.

“Seharusnya kepala desa itu hadir dan melayani masyarakat, saya akan beri waktu hingga hari Rabu (22/07/2020) untuk melakukan musyawarah, seandainya kepala desa tidak kooperatif, saya tidak ada toleransi lagi untuk musyawarah karena permasalahan penyerobotan tanah ini seakan dibiarkan memanas oleh kepala desa Sukamanah,”ungkap Hans Djuhana Agustian S.H.

Hans Juhana juga menyatakan bahwa penyerobotan tanah ini kini sudah masuk keranah hukum, karena tanah milik Abah Okon bin Nurhafi ini diduga kuat telah ada yang sengaja membuat sertifikat melalui pemerintah yaitu Prona, atau pembuatan sertifikat gratis.

“Alhamdulilah setelah ditelusuri, ternyata pihak BPN pun telah menyerahkan kepada pihak desa, karena pengajuannya melalui pemerintah desa,”Ungkapnya.

Tim Kuasa Hukum ahli waris  Abah Okon bin Nurhafi ini pun berkesimpulan pemerintahan desa terkesan tidak mau turut menyelesaikan permasalahan itu, padahal terbukti ada permainan atau kerjasama dengan pemerintahan desa selaku pengaju dan pendata pembuatan sertifikat Prona akan menjadi satu hal pidana yang dilakukan secara sistematis.

Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan itu. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385, jika terbukti khususnya pada ayat (1) yang berbunyi, “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.  (Emur Permadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *