Proyek Penataan Pantai Karapyak Di Duga Tanpa DED

Pangandaran (JAI), Proyek pekerjaan penataan pantai Karapyak Kabupaten Pangandaran di duga keras tanpa menggunakan detail engineering design ( DED ) yang merupakan menjadi landasan awal sebuah kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah.

Pekerjaan penataan pantai karapyak itu sendiri di danai oleh anggaran pusat  ( APBN ) tahun 2020  melalui kementerian pariwisata dengan nilain anggaran 3,3 M.

Dari pagu senilai 3,3 M tersebut ternyata yg tercantum dalam kontrak pekerjaan dengan pihak pemborong setelah hasil lelang sebanyak Rp.3,1 M

Dugaan tidak adanya detail engineering design ( DED ) pada pekerjaan pantai karapyak tersebut terkuak setelah adanya informasi dari nara sumber yang dapat di percaya yang mengatakan bahwa DED yang di pakai oleh pihak dinas pariwisata kabupaten Pangandaran tersebut menggunakan DED yang di buat pada tahun 2019 dengan nilai anggaran yang tercantum di dalam nya Rp.3,8 M

Jadi menurut sumber tersebut apabila pekerjaan penataan pantai karapyak tersebut saat ini anggaran nya Rp.3,3 atau 3,1 M maka pihak dinas pariwisata kabupaten Pangandaran harus dan wajib untuk melakukan perubahan DED terlebih dahulu sesuai dengan anggaran yang ada.

Megi Parlumi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas pariwisata kabupaten Pangandaran saat di mintai tanggapannya pada Jum’at (9 Oktober 2020) mengatakan bahwa benar proyek pekerjaan penataan pantai karapyak yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2020 tersebut masih menggunakan DED yang sebelumnya dengan nilai anggaran Rp.3,8 M.

Dirinya sampai hari ini juga mengakui belum adanya perubahan DED dalam kegiatan tersebut.

“saya selaku PPK hanyalah ibarat kata seorang penembak saja, saya akan menembak sesuatu jika sudah mendapat perintah, dalam pengertiannya saya hanya menjalankan perintah dari pimpinan tertingginya yang tak lain adalah kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Sampai berita ini di turunkan.tim investigasi akan berkoordinasi dengan pihak aparatur penegak hukum (APH) agar bisa melakukan sebuah pungsi dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( KKN ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *