DI DUGA PANGAWAS KELURAHAN, PANWASCAM MENGHALANGI PASLON KAMPANYE

Jurnalaktualindonesia.com.Musi Rawas,

Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) Khususnya di Kabupaten Musi Rawas sudah mulai Tersa Hangat,Salah Satu Tokoh Yang Ganteng Mantan Komisioner KPU kabupaten Musi Rawas Dasril Ismail.SE.MM Koordinator Tim Kemenangan Keluarga H2G Mulyana Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Priode 2021-2026 untuk Kecamatan Muara Beliti Dan TPK mempertanyakan Kinerja Pengawas Kelurahan Desa, Panwascam, Dan Bawaslu Musi Rawas.Jum’at 23 Oktober 2020 Di Kelurahan Pasar Muara Beliti.

Apa yang di lakukan oleh pengawas pemilukada baik yang di lakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa pasar Muara Beliti dan Panwascam Kecamatan Muara Beliti diduga telah melakukan kesalahan dalam melakukan pengawasan, ketika akan terjadi kampanye paslon H2G Mulyana di Kelurahan Pasar Muara Beliti RT. O6 dan 07 di kediaman A.Rahman pada hari juma’at tanggal 23/10/2020 sekitar jam 14.00 Wib diduga telah merugikan Paslon Nomor urut 2. Panwas dalam hal ini telah melakukan interpensi dan menghalangi untuk melakukan kampanye terhadap tim H2G Mulyana. Ketika sedang melakukan persiapan kampanye di rumah H. A Rahman di Kelurahan Pasar Muara Beliti RT 6. Menurut Heri yang ada dilokasi bersama Pak rahman juga ada saudara Gustin Wijaya ketika mereka akan melakukan penyusunan kursi didepan rumah Pak Rahman datang PKD Kelurahan Muara Beliti Demmy lyonora bersama Ketua Panwascam Muara Beliti sdr. Reki memerintahkan untuk memindahkan spanduk H2G Mulyana di halaman depan rumah Pak Rahman dan memerintahkan pemindahan lokasi kunjungan H2G ketempat lain karena melanggar aturan. Setelah spanduk di pindahkan datang saudara Dasril sekitar jam 14.30 Wib, disana Dasril mempertanyakan alasan Panwas dalam hal ini PKD Kelurahan Muara Beliti dan Panwascam Kecamatan Muara Beliti kenapa spanduk di perintah di pindahkan dan kenapa lokasi ini di rumah Pak Rahman H2G tidak dibolehkan, di harus pindah ke lokasi lain. Alasan Reki, karena di rumah Pak Rahman tinggal juga istri dan anak Pak Rahman sebagai Pns/Asn dan Reki juga sudah dapat petunjuk dari Bawaslu mura dalam dari sdr. Herman untuk memerintahkan pemindahan spanduk dan lokasi pertemuan tersebut. Lalu Reki sebagai Ketua Panwascam menelpon anggaota Bawaslu Mura sdr Herman, dan telpon itu diberikan pada Dasril. Dari percakapan Herman dengan Dasril melalui telpon sdr. Reki, Herman mejelaskan dan menyatakan serta menyarankan dengan tegas untuk memindahkan lokasi pertemuan di rumah Pak Rahman ketempat lain dengan alasan yang sama karena di rumah Pak Rahman tinggal istri dan anak Pak hahman sebagai Pns.

Dasril sangat heran menduga pemaham regulasi pemilu/pemilihan dari anggota Panwas baik PKD, Panwascam dan Bawaslu. Apa yang dilakukan hari ini oleh Panwas tidak benar. Ini dapat diduga pelanggaran berat dari Pengawas Pemilu yang sudah termasuk dalam hal menghalangi Pasangan Calon untuk melakukan Kampanye.

Seharusnya panwas dalam hal ini harus tegas dalam menindak sebuah aturan dalam pengawasan, sebab kejadian ini belum dalam pelaksanaan kempanye dan tidak ada wewenang mereka memerintah pemindahan lokasi dan spanduk tersebut karena tidak ada sedikit pun pelanggaran. Seyogyanya mereka melakukan pengawas bukan seperti itu. Jika dalam pelaksaan kampanye nantinya ada pelanggaran baru mereka melakukan pengawasan dan memilihat dan mencatat dan menuwangkan rekomendasi. Bukan memerintahkan untuk pindah lokasi dan pindahkan spanduk, Ujar Dasril koordinator tim Kemenangan Keluarga H2G untuk Kecamatan Muara Beliti dan Tpk.

Jika dalam pelaksanaan nanti ada temuan pelanggaran terhadap Asn tersebut yang hadir ditempat pertemuan, baru dikaji apabila ada Asn menggunakan atribut kampanye dan atribut Asn, masih dalam waktu kerja, menggunakan fasilitas negara, melakukan yel yel atau menunjuk simbol kampanye dari Paslon dan lain-lain sesuai pelaturan Perundangan yang berlaku atau tidak pada zona kampanye bagi Paslon tersebut, ini baru dikatakan Asn tersebut melakukan pelanggaran.

Akhirnya tim H2G agar tidak ada suatu miskomunikasi antara anggota Tim dan Panwas, dengan bijak serta hasil kesepakatan dg Pak Rahman dan anggota lainnya dengan bijak lokasi pertemuan H2G dengan warga di pindakan kelokasi rumah Ibu Kamdani yang ada di lokasi RT. 6 Kelurahan Pasar Muara Beliti dan spanduk H2G Mulyana juga digeser ke tempat lain.

Apa yang dilakukan Panwas menurut Dasril diduga merupakan ketidak pahaman dengan aturan yang ada seperti UU No. 10 tahun 2016 tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, serta Undang-undang NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM, juga PKPU No. 13 Tahun 2020 Tentang Kampanye, dan PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dasril
netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 70 UU No. 1/2015, Namun larangan tersebut dialamatkan pada calon bukan pada ASN nya secara langsung, sehingga kalau menggunakan pasal ini yang perlu ditindak adalah calon bukan ASN nya. Pasal lain yang berkaitan dengan netralitas ASN adalah Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi : “Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye”.

Dalam pasal ini jelas ASN termasuk subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, sehingga segala tindakan ASN baik berupa policy (kebijakan/keputusan) maupun tindakan kongkrit (materiele daad) yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye merupakan delik pelanggaran Pemilu.

Dalam rumusan delik sebagaimana pasal 71 diatas, delik pelanggarannya dibatasi oleh limitasi waktu yaitu hanya selama masa kampanye. Artinya tindakan ASN dalam membuat keputusan (policy) dan tindakan kongrit yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon diluar masa kampanye tidak termasuk pelanggaran netralitas.  

Sedangkan pasal 188 dan 189 mengatur tentang ancaman sanksi pidana yang delik pelanggarannya tetap merujuk pada pasal 70 dan/atau 71 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain ancaman sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 70 dan/atau 71 juga diancam dengan sanksi administrasi berupa pembatalan dari calon.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebenarnya sudah mengalami perubahan dua kali yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 sebagai perubahan yang pertama dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan yang kedua, namun pengaturan tentang netralitas ASN tidak mengalami perubahan secara signifikan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak memasukkan delik pelanggaran netralitas ASN dalam nomenklatur larangan tetapi diatur dalam prinsip (asas) dan kewajiban, namun demikian prinsip maupun kewajiban dapat juga dimaknai sebagai larangan karena siapapun yang dikenai kewajiban pasti juga dikenai larangan untuk mentaati kewajiban tersebut.

Menurut Dasril, tidak dilarang bagi ASN yang hendak hadir saat masa kampanye pasangan calon. Sebab, para ASN masih punya hak pilih. Berbeda dengan anggota TNI/Polri aktif. Mereka memang harus benar-benar netral. Sebab, mereka memang tidak memiliki hak pilih.

“Kecuali dalam rangka tugas pengamanan. Mereka memang dibutuhkan untuk itu,” jelasnya.

Sementara bagi ASN, meski diperbolehkan hadir di kegiatan kampanye pasangan calon, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan. Seperti menggunakan atribut ASN, atribut pasangan calon, mengajak orang lain untuk hadir, dan menggunakan fasilitas jabatan yang dimiliki.

“Jadi seperti ‘patung’ itu. Cuma datang dan mendengarkan. Nggak boleh melakukan. apapun. Termasuk meneriakkan yel-yel atau apapun yang berkaitan dengan pasangan calon,” tandasnya.

“Mereka dibolehkan hadir karena membutuhkan referensi terkait peserta pemilu. Yang jelas, mereka boleh hadir sepanjang tidak mengekspresikan dukungan mereka, misalnya menunjukkan jari, memberikan dukungan, memakai simbol-simbol yang mendukung salah satu calon tertentu,” ujarnya

Selain itu kata dia, batas atau jumlah orang dalam gedung tempat dilaksanakan pertemuan terbatas sangat dibatasi jumlah pengunjung yang hanya 50 orang saja. Bahkan kata dia, dimasa pandemi ini, dalam kegiatan kampanye itu dilarang mengikut sertakan Balita, anak – anak, ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia ( Lansia ). hal ini kata dia, diatur dalam pasal 88E PKPU 13 / 2020.

Dimasa pandemi ini, akan terus menerapkan aturan baik dalam hal bentuk kegiatan, maupun ketaatan protokol kesehatan.

Pada masa pademi covid ini setiap relawan, tim kampanye atau masyarakat ketika mengkampanyekan salah satu pasangan calon bener – bener mengikuti protokol kesehatan,”pungkasnya

UU No. 7 Tahum 2017 Pasal 491
Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 187 ayat 4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, berbunyi:Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta”.ujarnya

Apa yang dilakukan hari oleh pihak pengawas, diduga telah melanggar azaz penyelenggara Pemilu, seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Perlu diduga ada apa dan mengapa mereka lakukan itu terhadap Paslon Nomor 2 Dalam hal ini H2G Mulyana.

Apakah ini diduga merupakan ketidak pahaman mereka atau diduga alasan-alasan tertentu ? Tegas Dasril.

Gressely Tim Advokasi H2G ketika diminta keterangannya menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 187 ayat 4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, berbunyi:Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta”. Menurut UU No. 7 tahun 2017 Pasal 491
Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.tutup Gressely ( Ali mu’ap )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *