Dana Hibah Rp 17.750.000.000 Di STMIK Mardira Kota Bandung Di Duga Bermasalah dan Berpotensi Penyelewengan Secara Konspirasi

Bandung (JAI), Ditengah gencarnya Pemerintah melakukan pembangunan diberbagai sektor, Pendidikan merupakan salah satu sektor penting sebagai penunjang kuat untuk mewujudkannya dengan harapan mencetak SDM yang berkualitas sebagai penggerak pembangunan tersebut.

Pemerintah kita pun tidak segan menggelontorkan dana yang sangat besar baik yang bersumber dari APBN ataupun APBD daerah setempat.

Namun ternyata masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

Salah satunya yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran serta keterangan beberapa narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, terendus aroma tidak sedap tentang dana hibah yang di berikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui APBD yang di berikan pada tahun anggaran 2019.

Nilai yang di gelontorkan pun cukup fantastis yaitu sebesar Rp 17,750,000,000 terhadap salah satu Lembaga Pendidikan tinggi yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung yaitu  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) MARDIRA INDONESIA  Bandung.

Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh, terdapat dugaan beberapa kejanggalan yang mengarah ke penyelewengan dalam pengalokasian dana tersebut.

Hal yang cukup mudah untuk ditelaah secara kasat mata adalah tidak sesuainya lokasi pembangunan yang semula sesuai dengan proposal pengajuan awal terletak di wilayah Cibaduyut kota Bandung, namun setelah dana tersebut diberikan oleh pihak pemerintah provinsi Jawa Barat dan diterima oleh pihak STMIK MARDIRA INDONESIA  kota Bandung lokasi tersebut tanpa alasan dan prosedur yang jelas di pindahkan kelokasi yang nota bene sangat berjauhan dengan berita acara yang tertuang dalam proposal, yaitu ke kabupaten Majalengka.

Hingga saat ini pun pembangunan gedung tersebut masih belum dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan meskipun hampir 1 tahun dana tersebut telah direalisasikan oleh Pemprov Jawa Barat karena masih dalam proses pembangunan yang terkesan lambat.

Yang lebih mengenaskan lagi, berdasarkan laporan dari narasumber yang enggan untuk dituliskan namanya mengatakan bahwa gedung yang selama ini dipergunakan ternyata merupakan bangunan sewaan.

Bila melihat dari dugaan persoalan tersebut di atas bisa di artikan bahwa pihak STMIK MARDIRA INDONESIA  terkesan kurang profesional dan persiapan dalam pengelolaan pengajuan dana hibah tersebut, karena semestinya sebelum melakukan pengajuan bantuan tersebut, seharusnya telah menyiapkan lahan, Detail Engineering Desain (DED)  dan hal lain yang menyangkut suatu proses pembangunan gedung Pendidikan.

Sekretaris STMIK  MARDIRA INDONESIA  Bandung, Sudiryo, ketika di konfirmasi oleh tim wartawan mengaku bahwa memang benar pada tahun 2019 STMIK  MARDIRA INDONESIA kota Bandung mendapatkan kucuran dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.17.750.000.000 dan dana tersebut di gunakan untuk pembangunan gedung kampus, dan bahkan Sudiryo pun membenarkan adanya pemindahan lokasi pembangunan yang semula berada di wilayah kota Bandung sesuai proposal, namun di pindahkan ke kabupaten Majalengka, dengan alasaan perijinan mendirikan bangunan di kota Bandung sangat sulit dan memakan waktu yang lama.

Sudiryo menambahkan pula bahwa sampai saat ini proses pembangunan pun belum dinyatakan selesai dengan alasan  faktor cuaca dan faktor waktu pengurusan IMB .

Lebih jauh ia mengatakan, untuk saat ini memang benar gedung kampus yang digunakan yang ada di kota bandung masih berstatus ngontrak dan sewa kontraknya pun sangat mahal dan tinggi.

M. Rangga SH.MH salah satu aktifis pengawas dan pemantau kasus korupsi angkat bicara menanggapi permasalahan tersebut.

“ Aneh sekali… saya mencium aroma tidak sedap dalam masalah ini, hanya karena hal yang sepele dan tidak masuk akal kenapa harus mengambil keputusan yang luar biasa melenceng dari kesepakatan dalam isi proposal yang diajukannya bahkan juga yang telah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang legal secara hukum,” Tandasnya.

Dirinya pun dengan tegas mengatakan sudah sepatutnya pihak yudikatif baik Polda Jawa Barat atau Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan pengusutan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam memberantas tindak pidana dugaan korupsi tersebut agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta mencoreng dunia pendidikan di negara ini. (TIM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *