Di Duga Dana Hibah STMIK Mardira Bermasalah, Pemprov Jawa Barat Angkat Bicara

Bandung (JAI), Terkait adanya dugaan persoalan yang akan menimbulkan kerugian uang negara dalam pemberian dana hibah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada STMIK Mardira Indonesia kota Bandung sebesar Rp.17.750.000.000,yang bersumber dari APBD Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bagian Pendidikan, kebudayaan dan olah raga Biro Yansos angkat bicara dan memberikan kritikan pedas.

Dede, salah satu pegawai yang ada di bagian Pendidikan, kebudayaan dan olah raga Biro Yansos pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat di temui wartawan, Rabu 11 November 2020 di ruang kerjanya mengatakan, saya baru dengar bahwa ada di kota Bandung kalau STMIK Mardira Indonesia mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah yang begitu fantastis , terlebih lagi kampus yang bersangkutan berstatus swasta  karena kalau sudah mencapai puluhan milyar itu biasanya hanya diberikan kepada kampus kampus yang berstatus negeri,  seperti Unpad,UI dan lain sebagainya.

“Saya akan menelusuri bagaimana STMIK Mardira Indonesia tersebut bisa mendapatkan bantuan dana hibah sebanyak itu,karena di pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk pemberian bantuan hibah di bidang Pendidikan ada bagiannya yaitu bagian Pendidikan, kebudayaan dan olah raga Biro Yansos, atau kemungkinan juga STMIK Mardira Indonesia tersebut mengajukan proposal langsung diberikan ke Gubernur dan Gubernur mendelegasikan kepada dinas Pendidikan,  tapi tetap segala sesuatu berkas dan data harus ada di bagian Pendidikan, kebudayaan dan olah raga Biro Yansos.

Dede menambahkan, kalau STMIK Mardira Indonesia yang mendapatkan bantuan dana hibah sampai dengan saat ini pekerjaan dan pembangunannya belum selesai ini bisa  menimbul kan beberapa tanda tanya,karena bila melihat dari anggaran yang di berikan  pada tahun anggaran 2019 berarti sudah satu tahun waktunya dan sudah semestinya selesai pengalokasiannya.

Tanda tanya yang lain nya yang sudah pasti muncul apabila STIMIK Mardira Indonesia belum juga selesai pengalokasian  bantuan dana hibah tersebut  dalam sektor laporan pertanggung jawabannya, sudah barang tentu yang bersangkutan belum memberikan laporan LPJ kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Perlu di ingat  dan diketahui bahwa dalam PERMENDAGRI NO 32 Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, di pasal 19  ayat 3 mengatakan pertanggung jawaban sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf A dan B di sampaikan kepada kepala  daerah paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, sekarang kan sudah bulan November 2020, saya menduga STMIK Mardira Indonesia belum memberikan LPJ dana hibah tersebut karena bila melihat dari lapangan pembangunan kampus itu belum selesai,”tegasnya.

Dede pun menambahkan , dalam proses bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat , penggunaan dana harus dan wajib sesuai dengan proposal pengajuan.

STMIK Mardira Indonesia seperti nya sudah jelas menyalahi aturan yang ada, dalam proposal pengajuannya, kampus tersebut meminta suntikan dana kepemerintah Provinsi Jawa Barat dengan lokasi berada di kota Bandung, namun mengapa setelah dana di berikan lokasi bisa di pindahkan ke kabupaten Majalengka ?

“hal ini lah yang segera akan kami telusuri,”ujar Dede.

Hingga berita ini  diterbitkan,  Gubernur Jawa Barat dan kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat akan di mintai tanggapannya sedang tidak berada di ruang kerjanya. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *