Dana Hibah Dinkes Pangandaran Sampai Ke Tangan POLDA Jabar

Pangandaran (JAI), Bantuan dana hibah (bantuan keuangan) yang di berikan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019  untuk dinas kesehatan Kabupaten Pangandaran sampai juga dugaan permasalahan dan dugaan penyimpangan penggunaannya ke pihak Polisi Daerah ( POLDA ) Jawa Barat.

Hal ini bermula pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan APBD nya untuk dinas kesehatan Kabupaten Pangandaran dengan nilai yang fantastis mencapai ratusan milyar Rupiah dalam beberapa kegiatan diantaranya pembangunan rumah sakit Pangadaran  dengan nilai dana yang di berikan pihak pem-prov Jawa Barat Rp.100 M,pengadaan alat kesehatan rumah sakit Pangandaran nilai bantuan dana Provinsi Jawa Barat nya senilai Rp.55 M, pembangunan puskesmas Mangunjaya sebanyak Rp.4.115.380.000.

Bacaan Lainnya

Dana segar yang di terima pihak dinas kesehatan Kabupaten Pangandaran yang seharus nya di gunakan untuk kepentingan pembangunan di sektor kesehatan yang ada di Kabupaten Pangandaran dalam perjalanannya di duga di jadikan suatu ajang kegiatan dugaan korupsi bagi para oknum yang ada di dinas kesehatan itu sendiri.

hal tersebut di perkuat dengan bukti bahwa sampai berita ini di turun kan pihak kepolisian polda Jawa Barat sedang melakukan tugas pokok dan fungsi nya dengan melakukan pemeriksaan yang terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Yadi  Sukmayadi, Sekretaris dinas kesehatan Kabupaten Pangandaran saat di konfirmasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kegiatan bantuan dana  hibah  APBD tahun 2019 yang di berikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjelaskan melalui pesan singkat Whatsapp nya terkait apa yang akan di konfirmasi  oleh pihak media silahkan untuk menanyakan langsung kepihak Polda Jawa Barat karena dirinya selaku Pejabat pembuat komitmen( PPK) tidak dapat memberikan keterangan apapun.

Menilai dari pesan singkat yang di berikan oleh sekdis dinas kesehatan Kabupaten Pangandaran yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen ( PPK) dalam bantuan dana hibah yang di berikan pemerintah Provinsi Jawa Barat sepertinya memberikan bukti nyata dan memperkuat telah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi.

Sampai berita ini di turun kan pihak Polda Jabar belum memberikan klarifikasi dan konfirmasi resmi terkait  hasil dari telah di periksanya dinas kesehatan kabupaten Pangadaran.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *