Puluhan milyar APBD JABAR di RSUD Ciamis di Duga Bermasalah

 

Ciamis, jurnalaktualindonesia.com,  Puluhan milyar anggaran APBD Provinsi Jawa Barat  yang di berikan kepada rumah sakit Kabupaten Ciamis di duga bermasalah dan berpotensi merugikan negara. Anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan dan pengadaan alat kesehatan rumah sakit, dengan nilai anggaran Rp.50 M dan kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 4,5 M

Bacaan Lainnya

Total anggaran yang di berikan pemerintah provinsi jawa barat untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten Ciamis yang menggunakan APBD provinsi jawa barat tahun anggaran 2019 mencapai kurang lebih Rp.54,5 M, dari dua kegiatan tersebut, bahkan muncul nya dugaan persoalan dalam realisasi penggunaan dan hasil yang di capai dalam bantuan provinsi ini sudah masuk dalam laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia ( LHP BPK RI ).

Menurut nara sumber yang enggan di sebutkan namanya mengatakan kepada jurnalaktualindonesia.com, bahwa dalam perjalanan realisasi penggunaan anggaran dana dari provinsi jawa barat ini banyak di duga persoalannya seperti : penggunaan yang tidak sesuai dengan spek dan dugaan kurangnya volume pekerjaan yang di laksanakan.

Dari dugaan tidak sesuainya spek hasil pekerjaan dan dugaan kurangnya volume dilapangan, Hal ini yang kemungkinan menjadi bahan temuan bagi pihak BPK RI dalam melakukan pemeriksaan. H.Aceng Solahudin selaku direktur RSUD kabupaten ciamis yang saat ini menjabat sebagai direktur RSUD Kabupaten sumedang dan juga sebagai pengguna anggaran (PA) saat di konfirmasi  oleh awak media melalui pesan singkatnya, malah mengarahkan kepada orang lain.

Dan beliau mengatakan, silahkan temui saudara hary karena dialah yang tahu percis tentang anggaran dari pemerintah provinsi jawa barat tahun 2019, jelas Aceng. Kemudian masih menurut Aceng dalam pesan singkatnya, dalam hasil dugaan temuan dari pihak BPK RI sudah tidak ada masalah.

Sampai berita ini di terbitkan jurnalaktualindonesia.com, terus melakukan pengumpulan bukti bukti di lapangan dalam dua kegiatan tersebut yang di danai oleh pemerintah provinsi jawa barat tahun 2019 dan melakukan koordinasi dengan pihak yudikatif dalam hal ini polisi daerah ( POLDA ) jawa barat maupun kejaksaan tinggi ( KAJATI ) jawa barat. Untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi di rumah sakit umum daerah ( RSUD ) kabupaten ciamis.

Mesih menurut Aceng Kegiatan itu memang ada di tahun 2019
Kapasitas saya selaku PA menerima berkas dan administrasi lengkap dan sesuai dengan aturan. Pelaksanaannya pun sejauh yg saya tau jelas dan sesuai, cuma kalau terkait teknis kegiatan lebih lengkap mangga hubungi harry.

Kalo keterangan dari saya selaku PA informasinya terbatas karna yang saya periksa adalah kelengkapan berkas dan administrasi, pungkas Aceng saat dihubungi melalui pesan singkat.( team@jai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *