Banprov Tahun Anggaran 2020 Disdik Kab. Subang, Diduga Kuat Ada Penyimpangan

Subang, (JAI), Dana Bantuan Provinsi jawa Barat ( Ban-Prov ) tahun anggaran 202O yang di berikan kepada Dinas Pendidikan ( DisDik) Kab. Subang diduga ada penyelewengan mulai dari perencanaan kegiatan hingga hasil akhir yang di capai dalam kegiatannya, dan terindikasi telah terjadinya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN )

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memberikan sebagian anggaran kepada pemerintah Kabupaten Subang yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang,
dana yang di berikan Pemprov Jabar Barat untuk Pemkab, yang di kelola langsung Dinas Pendidikan Subang, adapun nilainya mencapai lebih dari 20 M, terdiri dari beberapa kegiatan :
– pengadaan alat belajar jarak jauh berbasis vidio conference untuk jenjang sekolah lanjutan pertama ( SMP ) dengan nilai bantuan Rp.7,5 M,-

Bacaan Lainnya

pengadaan alat belajar jarak jauh berbasis vidio conference untuk jenjang sekolah dasar (SD) dengan nilai bantuan Rp.14 M

– pengadaan sarana prasarana pusat data monitoring dan pengajaran berbasis vidio conference Rp.4,5 M

Dari ke tiga kegiatan terebut diduga kuat adanya tindak pidana korupsi, baik dari segi perencanaan awal pengajuan kegiatan maupun hasil dari barang yang di adakan dalam kegiatan tersebut, baik dari spek barang yang di adakan, kwalitas maupun kwatintasnya

Menurut salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa sekolahnya mendapatkan bantuan tersebut, mengatakan, barang-barang dari program alat belajar jarak jauh berbasis vidio conference ini, sebenarnya pihak sekolah belum optimal kwalitas dan manfaat nya, karena bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dalam kegiatan BOS Afirmasi berupa pembelian Tablet saja masih belum di gunakan jelasnya. yang sekolah butuhkan bukan barang-barang seperti ini melainkan gedung dan ruang belajar, ujar nya dengan nada sedikit kesal.

 

Sementara itu Muf’fi Kabid sekolah dasar ( SD ) Dinas Pendidikan Kabupaten Subang mengatakan, tidak tahu-menahu tentang bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jabar, karena walaupun dia sebagai Kepala Bidang tidak terlibat baik sebagai pejabat pembuat komitmen ( PPK) maupun yang lainnya.

Silahkan saja temui Dudi Kepala Seksi perencanaan yang juga sebagai pejabat pembuat komitmennya atau PPK ungkap Kabid saat dihubungi melalui pesan singkat nya.

Dudi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) saat dimintai tanggapan nya di kantor Dinas Pendidikan Subang menjelaskan, bahwa benar pada tahun 2020 Kami mendapatkan kucuran dana untuk beberapa kegiatan demi terciptanya kegiatan belajar mengajar dalam situasi dan kondisi pademi yang di sebeb kan oleh covid 19.

Dinas mengajukan bantuan tersebut kepada Pemprov Jabar pada bulan Mei tahun 2020, dan bantuan tersebut keluar pada bulan november 2020, jelas Dudi, bantuan yang diberikan oleh pihak Pemprov Jabar ini masuk dalam anggaran perubahan dan kami prosesnya melalui proses lelang cepat, walaupun seharusnya dalam pengadaan barang seperti ini masuk dalam lelang E katalog.

Itu memang kesalahan dari pihak dinas pendidikan, alasan dari pihak dinas pendidikan untuk melakukan lelang walaupun itu menyalahi aturan dikarena pada bulan tersebut E katalok sedang off line, ujar dudi, kepada JAI.

Sampai berita ini di terbitkan jurnalaktualindonesia.com, terus mengumpulkan bukti-bukti dilapangan dugaan tidak sesuainya spek dan kwalitas barang yang di berikan dalam program tersebut, yang di himpun dari semua pihak sekolah penerima bantuan dan terus berkoordinasi dengan pihak aparatur penegak hukum, dalam hal ini polda jabar dan kajati jabar dengan tujuan untuk penegakan hukum kabupaten subang. Apalagi Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi kepada masyarakat maupun awak media untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran APBD maupun APBN. (Red@Jai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *