PPK Pengadaan Bibit Bawang putih Kab. Cianjur Tak Miliki Sertifikat Bar-Jas

 

Cianjur, (JAI) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan hortikultura Kab. Cianjur, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit bawang putih yang di danai oleh pemerintah pusat melalui sumber anggaran APBN, tahun 2020 senilai Rp.1,8 M. Tidak memilki sertifikat barang atau jasa yang sudah di tentukan dalam beberapa aturan bahkan peraturan Presiden Republik Indonesia no. 54 tahun 2010. Bahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimaksud bukan hanya memegang kegiatan pengadaan bibit bawang putih saja, melainkan dalam kegiatan pengadaan Mulsa dengan nilai anggaran Rp.362,2 juta dan kegiatan pembangunan Green House untuk kawasan krisan Kabupaten Cianjur, dengan nilai anggaran Rp:635,9 juta.

Bacaan Lainnya

Sedangkan di dalam pasal 12 ayat 2 Keputusan Presiden no. 54 tahun 2010 sudah cukup jelas bunyinya dalam huruf G mengatakan, bahwa tidak dapat di sangkal jikalau seorang PPK, tidak bersertifikat itu sudah jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan kontrak atau perjanjian yang sudah di buat dengan pihak pemenang lelang/pihak ketiga pun di nyatakan batal demi hukum. Dikarenakan telah melanggar ketentuan dan syarat yang sangat obyektif.

Salah satu referensi yuridis saat terjadinya pembatalan perjanjian ada pada KUH Perdata pasal 1265 yang berbunyi, bahwa salah satu syarat batal adalah sebuah syarat yang bila dipenuhi akan menghapus perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula dan seolah-olah tidak pernah adanya suatu perikatan, kalimat tersebut dimaksudkan bahwa apapun alasan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, wajib untuk mengembalikan sumber anggaran tersebut kepada kas negara. Karena dalam proses kegiatan kontrak antara pihak pemenang lelang dengan pihak Dinas, di duga batal dan cacat demi hukum.

Nurul Hikmat sebagai Kepala Bidang (Kabid) hortikultura dinas pertanian perkebunan pangan dan hortikultura Kabupaten Cianjur, yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dalam kegiatan tersebut di atas saat di mintai tanggapannya mengatakan, bahwa dirinya mengakui memang tidak memiliki sertifikat barang atau jasa seperti yang telah di tentukan atau di haruskan baik dalam undang-undang, maupun aturan lainnya yang mengharuskan bahwa seorang PPK harus dan wajib memiliki sertifikat barang atau jasa.

Saat ditanya mengapa demikian, dia mengatakan bahwa ini semua karena kebijakan dan keputusan kepala dinas jawabnya. Pada saat berita ini diturunkan oleh awak media memang belum akses untuk menemui Kepala Dinas tersebut secara langsung, karena masih mengumpulkan bukti-bukti sebagai bahan laporan yang akurasi data dan tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti dari lapangan agar menjadikan berita yang berimbang juga dapat dibaca oleh halayak ramai serta para pemangku kebijakan baik dikabupaten maupun tingkat provinsi, setidaknya ini akan menjadikan delik aduan masyarakat sehingga pihak BPK-RI, dan pihak kepolisian bisa melakukan audit. (Red@Jai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *