Kasus Bibit Talas Disidangkan, JPU : Akan Ada Dua Tersangka Lagi

 

Jurnalaktualindonesia.com.Palembang, – Muhamad Riza S Si terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit talas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2015 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar, menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA, Kamis (11/02/2021).

Bacaan Lainnya

Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit talas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2015 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar.

Majelis Persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, di ketuai Bongbongan Silaban SH LLM dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Empat Lawang Iwan Setiadi SH MH. Terdakwa sekaligus Pelaksana Kegiatan/Penyedia Barang yang dihadirkan secara telekonferensi.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU diketahui bahwa ditahun 2015 ada pengadaan bibit umbi talas yang mana proyek tersebut dimenangkan oleh terdakwa mengatas namakan CV Putri Agung. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan kontrak kerja.

“Dalam kontrak kerjanya disebutkan penyediaan bibit itu dalam bentuk batang 15 cm, namun nyatanya terdakwa malah membeli umbi untuk disemai jadi tidak sesuai dengan spesifikasi proyek,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, saat diaudit oleh BPKP menilai adanya total lost atau kerugian negara senilai lebih kurang Rp 1,8 miliar dari pengadaan bibit talas sebanyak kurang lebih mencapai 200 ribu bibit talah sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.

Iwan juga menerangkan, atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dikenakan pasal UU Tipikor No 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak pemberi kontrak kerja dalam hal ini Pemkab Empat Lawang.

“Nanti waktu dekat ini, akan ada dua tersangka lagi dari pihak pemberi pekerjaan yakni instansi BP2KP yang sekarang namanya adalah dinas ketahanan pangan, kita tunggu saja,” ungkap Iwan.

Sementara itu, terdakwa melalui penasihat hukum Syarkowi Tohir.SH dihadapan majelis hakim mengatakan, akan segera mengajukan keberatan atas dakwaan JPU (Eksepsi) yang akan dibacakan secara tertulis pada gelar sidang Kamis pekan depan.

Adapun alasan kuasa hukum terdakwa, Syarkowi Toher .SH, mengajukan eksepsi salah satunya merasa penetapan kliennya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ini sangatlah janggal karena hanya pihak rekanan atau pemborong yang dijadikan terdakwa.

“Itu salah satu pertimbangan eksepsi yang nanti akan kami buat, dan akan kami sampaikan pada Kamis pekan depan,” tutupnya.Rls ( Ali )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *