Diduga Bermasalah Pengadaan Rambu Lalu Lintas Dis-Hub Kab.Ciamis 

Ciamis, jurnalaktualindonesia.com  Pengadaan rambu lalu lintas (APILL Berbasis ATCS) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis diduga bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan daerah, kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2020 sebesar        Rp 7.589.755.000 diduga juga menjadi ajang kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dugaan persoalan yang ada pada proyek milyaran tersebut terlihat dari hasil pekerjaan yang di capai, diduga ada beberapa komponen yang entah sengaja atau tidak yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan pekerjaan ini pun dengan tidak sengaja menuai kecaman dan tanda tanya besar bagi kebanyakan pengusaha yang ada di wilayah Jawa Barat umumnya dan Kabupaten Ciamis pada khususnya karena proyek ini dimenangkan oleh pengusaha atau pemborong yang beralamatkan di Jalan Sidodame No. 252 Kecamatan Medan Timur Sumatera Utara.

Bacaan Lainnya

Apakah para pengusaha atau pihak kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Indonesia (GAPENSI) Provinsi Jawa Barat atau Kabupaten Ciamis tidak ada yang bisa untuk melaksanakannya…? Atau mungkin ada udang dibalik batu antara pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis maupun Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pihak pemenang lelang tersebut, ujar salah satu pengusaha daerah yang namanya enggan disebutkan.

Sementara itu Rangga SH.MH aktifis penggiat anti korupsi saat dimintai tanggapannya mengatakan, sudah sepatutnya terkait proyek yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 ini, masuk dalam tahap lidik maupun penyelidikan, yang dilakukan oleh pihak Aparatur Penegak Hukum (APH).

Dalam hal ini pihak tipikor POLDA Jawa Barat maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena timbul juga kecurigaan yang ada terlihat dari perusahaan pemenang tender yang beralamatkan di Sumatera Utara, walaupun dalam proses tender tersebut terbuka untuk umum. Kecurigaan lainnya pun timbul dari bahan atau barang yang digunakan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada, atau belum.

Maka dari itu berharap pihak penegak hukum yang ada di Jawa Barat ini, untuk melakukan peran dan fungsinya dalam pemberantasan tindak pidana dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Drs. Achmad Yani, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis saat dimintai tanggapannya terkait dengan  persoalan dalam kegiatan pengadaan rambu lalu lintas yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan, bahwa benar terkait dengan proyek tersebut dirinya selaku PPK sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) POLDA Jawa Barat.

Tentunya untuk dimintai keterangannya baik dari awal persiapan proyek tersebut sampai dengan akhir dari proyek tersebut. Sampai berita ini diturunkan jurnalactualindonesia.com, terus melakukan pengumpulan bukti-bukti di lapangan dalam dugaan persoalan yang ada dan melakukan konfirmasi kepada pihak POLDA Jawa Barat untuk mengetahui hasil atas dipanggil dan diperiksanya Achmad Yani selaku PPK. Red@jai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *