Walaupun Bermasalah Supermarket Cahaya Masih Tetap Beroperasi, Ini Perlu Penindakan Tegas !!

Tasikmalaya, JAI, Para pedagang pasar Cikalong kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna untuk melakukan audiensi dengan dinas terkait, ikhwal permasalahan berdirinya Super Market Cahaya yang disinyalir banyak kejanggalan.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikatakan salah seorang Perwakilan pedagang pasar Cikalong Ana Rohana usai melakukan audiensi dengan pihak dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari Selasa (02/03/2021).

Adapun yang dijadikan persoalan dan  kejanggalan yakni masalah jarak atau radius, karena letak supermarket Cahaya jaraknya sekitar 400 meter ke pasar tradisional Cikalong

“Dan itu Jelas-jelas disinyalir sangat  melanggar aturan karena dalam peraturan presiden (perpres) dan peraturan menteri (permen) serta peraturan daerah (Perda) yang seharusnya radius atau jarak kalau mau bikin pasar modern atau supermarket dan minimarket itu radiusnya atau jaraknya ke pasar tradisional harus 2,5 kilo meter ke pasar tradisional”, Tegas Ana.

Lebih Lanjut Ana mengatakan, bahwa berdirinya Supermarket Cahaya itu diduga sudah melanggar aturan dan berdirinya Supermarket tersebut disinyalir tidak ada kajian teknis karena jelas jelas itu akan ada dampak kepada warga yang mengais rejeki di pasar Cikalong,baik dampak sosial maupun dampak ekonomi.

“Dengan itu kami semua merasa dibohongi, pasalnya pembangunan Supermarket lagi berdiri dan menuai kontroversi akan tetapi ijin oprasional sudah ada kan ini lucu, masa ijin oprasional bisa mendahului sedangkan pembangunannya juga belum beres dan lagi jadi bahan perbincangan para pedagang pasar”, jelas Ana.

Ana juga menegaskan, akan menuntut kepada pemerintah atau dinas terkait untuk mencabut ijin oprasional Supermarket Cahaya karena dengan adanya Supermarket tersebut itu akan memicu lumpuhnya usaha dipasar tradisional.

“Kami semua mengais rejeki cuma disana (pasar) dan kami semua tidak akan lelah untuk terus mengawal guna adanya keadilan dari pemangku kebijakan yang berwenang”, pungkas Ana. (Red@kin.Jai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *