Puluhan Milyar Anggaran Tahun 2020 Dinkes Kota Tasikmalaya Diduga Kuat Bermasalah

 

Kota Tasikmalaya, JAI, Puluhan milyar anggran tahun 2020 yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya, diduga kuat bermasalah dan berpotensi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang mengharuskan bagi pihak Aparatur Penegak Hukum untuk melakukan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh. Untuk menyelamatkan anggaran yang bersumber dari APBD baik APBD Kota Tasikmalaya, maupun APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Puluhan milyar anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang diduga bermasalah meliputi kegiatan, Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Tamansari dengan nilai anggaran Rp 4.301.712.000, kegiatan Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Cibeureum dengan nilai anggaran Rp 3.741.546.000, kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Tipe D Dewi Sartika dengan nilai anggaran Rp 15.330.210.800, kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Purbaratu dengan nilai anggaran Rp 16.770.350.000, dan kegiatan Pembangunan Gedung PSC 119 dengan nilai anggaran Rp 1.000.000.000.

Dugaan bermasalahnya penggunaan anggaran pada tahun 2020, yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tersebut terjadi pada hasil yang dicapai dalam kegiatannya dan juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya pengembalian kepada negara kurang lebih sebesar Rp 200.000.000, yang mana ini sudah jelas menjadi salah satu bukti terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Untung saja ada BPK, coba kalau tidak ada nya pemeriksaan dari pihak BPK maka bisa jadi uang sebanyak 200 juta itu hilang dech ujar Rangga, SH. MH, kepada media belum lama ini. Rangga menjelaskan, dengan sudah dikembalikannya uang hasil temuan dari pihak BPK, pihak Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya harus menggaris bawahi bahwa pengembalian tersebut tidak akan pernah menghapuskan tindak pidana nya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran (PA) saat dimintai tanggapannya mengatakan, membenarkan adanya temuan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan dirinya selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggarann (PA), sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polda Jawa Barat bahkan sampai saat ini pun masih terus berlanjut pemeriksaannya.( Team@red.jai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *