Penanganan Kasus Sengketa Tanah Prioritas Kementerian ATR/BPN Siapkan Aturan Baru Khusus Untuk Sengketa Pertanahan Di Seluruh Indonesia

 

Rabu, 24, Maret 2021, 10:51 WIB JAKARTA, jurnalaktualindonesia.com Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Bacaan Lainnya

(ATR/BPN)

Salah satu team Invastigasi Rasa Keadilan: Mr.Nur Alam Targetkan,
Desa Nyamplungsari (Pemalang Jateng) mengatakan, dalam waktu dekat pihak kementrian ATR/BPN
akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) ATR/BPN terbaru mengenai penanganan kasus pertanahan.

Pemerintah Tak Main” Prioritaskan,
“Dalam waktu dekat, Kementerian RI ATR/BPN akan menerbitkan peraturan menteri terbaru guna mengganti peraturan yang lama mengenai penanganan kasus pertanahan,” kata Mr. Nur Alam dalam keterangan tertulis yang diterima.

Mr. Nur Alam menambahkan, dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan, Kementerian ATR/BPN melakukan koordinasi dengan Komisi II DPR RI, Mabes Polri, Polda, Bentuk Team Khusus,
Kantor Staff Presiden (KSP) Serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Hasil koordinasi tersebut adalah keputusan dan instruksi mengenai kasus pertanahan yang memang diprioritaskan.
Selain itu, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Yakni jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah yang berkoordinasi dengan Seluruh Polda setempat.
Tahun 2021 Kementerian ATR/BPN fokus pada tiga program kerja

“Penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan tidak bisa asal-asalan,” ujarnya
Lebih lanjut, Team Khusus Rasa Keadilan M.Nur Alam, Mengatakan dalam memantau dan mengelola penanganan kasus pertanahan di daerah.

Dapat Langsung Di Pantau Oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Yang sudah memiliki Aplikasi, yakni Aplikasi Justisia.

Trobosan ATR/BPN Yang Patut Di Apresiasi Ucap KETUA Team Investigasi Rasa Keadilan Kagum.

Dan meminta agar setiap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat segera memanfaatkan aplikasi tersebut.

“Dalam aplikasi ini, Masyarakat dapat menjelaskan kronologi sengketa dan konflik pertanahan yang ada di wilayah kerja masing-masing.

Sampaikan informasi secara jelas dan buat resume atau kronologis kasus yang terjadi.
Ke depan, kita tidak hanya melihat data kuantitatif, melainkan data kualitatif juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Setyowantini mengatakan pihaknya fokus pada penyelesaian sengketa pertanahan selama tahun 2020.
“Untuk penanganan kasus tahun 2020 masih dalam proses penanganan sesuai tahapan penanganan. Sebanyak (1.201) kasus sengketa pertanahan yang sedang dalam proses penanganan serius,” pungkas Setyowantini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *