Terkait Kegiatan OPM Kepokmas Disperindag Kab. Bogor, POLDA JABAR Wajib Periksa PPTK,PPK dan PA

Bogor, JAI, Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada kegiatan belanja bahan percontohan ( OPM KEPOKMAS) yang ada di dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten bogor yang menelan dana Rp.2.660.985.000 melalui APBD tahun 2020 kepolisian daerah jawa barat( POLDA JABAR) wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan( PPTK ) pejabat pembuat komitmen( PPK) hingga pengguna anggaran( PA)

Pemanggilan dan pemeriksaan yang di harap kan di lakukan oleh pihak POLDA JABAR tersebut terhadap tiga orang yang bertanggung jawab atas APBD yang jumlah nya dua milyar lebih itu demi tercipta nya penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi.hal tersebut di ucapakan Rangga SH.MH selaku aktifis penggiat anti korupsi yang berada di bandung

Bacaan Lainnya

Rangga mengatakan.dugaan yg terjadi dalam kegiatan OPM KEPOKMAS pada anggaran tahun 2020 pada dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten bogor adalah dalam bentuk bahan yang di gunakan dalam hal ini kwalitas beras dan gula pasir nya.

Menurut Rangga, beras yang di gunakan di duga tidak seutuh nya menggunakan beras berkwalitas peremium dengan arti kata lain di oplos dengan beras kwalitas rendah,jelas hal ini di duga mempengaruhi dalam jumlah besaran rupiah anggaran yang di gunakan,sedang kan seharus nya semua beras yang di gunakan adalah kwalitas premium dan tidak boleh dan tidak di benarkan di campur dengan beras kwalitas rendah apapun itu alasannya.

Maka dari ini saya berharap kepada rekan rekan yang ada di kepolisian daerah ( POLDA ) jawa barat khusu nya unit tindak pidana korupsi ( unit tipikor) untuk mengambil langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya( TUFOKSI) yaitu dengan cara memanggil dan memeriksa baik itu PPTK,PPK,PA maupun pihak rekanan sebagai pihak pemborong nya.

Sampai berita ini di terbit kan oleh media jurnalaktualindonesia.com,  terus melakukan pengumpulan bukti bukti di lapangan dan akan berkoordinasi dengan pihak aparatur penegak hukum (APH) demi tercipta nya pemberitaan yang berimbang ( Raden Sarif@jai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *